Gaduh PPDB, Presiden Didorong Payungi Kebijakan Lintas Sektoral

Kompas.com - 03/07/2019, 08:08 WIB
Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) mengangkat tema Di Balik Kebijakan Zonasi dihadiri beberapa narasumber dari Kemendikbud, Kemendagri, Komisi X dan Ombusdman RI di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (1/7/2019). DOK. KOMPAS.com/YOHANES ENGGARForum Merdeka Barat 9 (FMB9) mengangkat tema Di Balik Kebijakan Zonasi dihadiri beberapa narasumber dari Kemendikbud, Kemendagri, Komisi X dan Ombusdman RI di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (1/7/2019).

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan agar kebijakan zonasi pendidikan segera diatur ke dalam Peraturan Presiden (Perpres). Peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah. 

Rekomendasi ini muncul dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang dihadiri beberapa narasumber dari Kemendikbud, Kemendagri, Komisi X dan Ombusdman RI di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (1/7/2019). 

"Yang kita atur ini lebih kepada sinkronisasi, kolaborasi, sinergi antar kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah," ujar Chatarina Muliana Girsang, Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi.

Ia berharap, "Dengan Perpres ini akan dapat membantu pemerintah daerah untuk menerapkan zonasi." 

Negara wajib hadir

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, Heri Nurcahya Murni mengajak semua pihak turut mengawasi kebijakan zonasi.

Baca juga: Kebijakan Anggaran dan Harmonisasi Masih Jadi Batu Sandungan PPDB

Dibutuhkan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas.

"Negara wajib hadir untuk memberikan pelayanan bidang pendidikan, dari PAUD (pendidikan anak usia dini), sampai dengan pendidikan menengah. Kemudian penerapan SPM (standar pelayanan minimal) pendidikan untuk menjamin tidak ada lagi warga negara usia sekolah yang tidak sekolah. Karena wajib belajar 12 tahun merupakan tekad kita bersama," tutur Heri Nurcahya Murni.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hetifah Sjaifudian. 

"Prinsipnya setuju, zonasi menghilangkan sekolah favorit. Karena setiap warga negara Indonesia itu wajib menerima pendidikan sebagai layanan dasar. Dan pemerintah wajib membiayainya, tapi dengan kualitas yang juga harus relatif sama," ungkap Hetifah.

Keberpihakan daerah pada pendidikan

Lebih lanjut, anggota legislatif dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini menyoroti perlunya komitmen anggaran pendidikan, khususnya di daerah. Menurut catatan Komisi X DPR RI, baru 18 provinsi yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.