Gaduh PPDB, Presiden Didorong Payungi Kebijakan Lintas Sektoral

Kompas.com - 03/07/2019, 08:08 WIB
Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) mengangkat tema Di Balik Kebijakan Zonasi dihadiri beberapa narasumber dari Kemendikbud, Kemendagri, Komisi X dan Ombusdman RI di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (1/7/2019). DOK. KOMPAS.com/YOHANES ENGGARForum Merdeka Barat 9 (FMB9) mengangkat tema Di Balik Kebijakan Zonasi dihadiri beberapa narasumber dari Kemendikbud, Kemendagri, Komisi X dan Ombusdman RI di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (1/7/2019).

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan agar kebijakan zonasi pendidikan segera diatur ke dalam Peraturan Presiden ( Perpres). Peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah. 

Rekomendasi ini muncul dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang dihadiri beberapa narasumber dari Kemendikbud, Kemendagri, Komisi X dan Ombusdman RI di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (1/7/2019). 

"Yang kita atur ini lebih kepada sinkronisasi, kolaborasi, sinergi antar kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah," ujar Chatarina Muliana Girsang, Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi.

Ia berharap, "Dengan Perpres ini akan dapat membantu pemerintah daerah untuk menerapkan zonasi." 

Negara wajib hadir

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, Heri Nurcahya Murni mengajak semua pihak turut mengawasi kebijakan zonasi.

Baca juga: Kebijakan Anggaran dan Harmonisasi Masih Jadi Batu Sandungan PPDB

Dibutuhkan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas.

"Negara wajib hadir untuk memberikan pelayanan bidang pendidikan, dari PAUD (pendidikan anak usia dini), sampai dengan pendidikan menengah. Kemudian penerapan SPM (standar pelayanan minimal) pendidikan untuk menjamin tidak ada lagi warga negara usia sekolah yang tidak sekolah. Karena wajib belajar 12 tahun merupakan tekad kita bersama," tutur Heri Nurcahya Murni.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hetifah Sjaifudian. 

"Prinsipnya setuju, zonasi menghilangkan sekolah favorit. Karena setiap warga negara Indonesia itu wajib menerima pendidikan sebagai layanan dasar. Dan pemerintah wajib membiayainya, tapi dengan kualitas yang juga harus relatif sama," ungkap Hetifah.

Keberpihakan daerah pada pendidikan

Lebih lanjut, anggota legislatif dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini menyoroti perlunya komitmen anggaran pendidikan, khususnya di daerah. Menurut catatan Komisi X DPR RI, baru 18 provinsi yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkuat Wawasan Konstitusi, Untar Tuan Rumah Kompetisi Peradilan Semu

Perkuat Wawasan Konstitusi, Untar Tuan Rumah Kompetisi Peradilan Semu

Edukasi
Lulusan SMK hingga S1, Ini Jadwal Lengkap Seleksi CPNS Kemendikbud 2019

Lulusan SMK hingga S1, Ini Jadwal Lengkap Seleksi CPNS Kemendikbud 2019

Edukasi
CPNS 2019 Kemendikbud Cari Lulusan SMK hingga S1, Ini Jurusan Dibutuhkan

CPNS 2019 Kemendikbud Cari Lulusan SMK hingga S1, Ini Jurusan Dibutuhkan

Edukasi
Kemendikbud Buka Formasi CPNS 2019, Ini Unit Kerja serta Syarat yang Dibutuhkan

Kemendikbud Buka Formasi CPNS 2019, Ini Unit Kerja serta Syarat yang Dibutuhkan

Edukasi
Tidak Hanya Pintar, Ini 15 Universitas Terbaik dalam Pengabdian Masyarakat

Tidak Hanya Pintar, Ini 15 Universitas Terbaik dalam Pengabdian Masyarakat

Edukasi
Cerita Afni dan Perjalanannya Meraih Cita-Cita

Cerita Afni dan Perjalanannya Meraih Cita-Cita

BrandzView
Perkuat Kompetensi Guru Kreatif, Yayasan Pendidikan Astra Gelar Seminar STEM

Perkuat Kompetensi Guru Kreatif, Yayasan Pendidikan Astra Gelar Seminar STEM

Edukasi
Mengenal Prof Bambang Hero Saharjo, Penerima Penghargaan Internasional John Maddox

Mengenal Prof Bambang Hero Saharjo, Penerima Penghargaan Internasional John Maddox

Edukasi
Ini Dia Para Jawara 'IdeaNation 2019', dari Kampus Mana Saja?

Ini Dia Para Jawara "IdeaNation 2019", dari Kampus Mana Saja?

Edukasi
Sering Kehilangan Semangat Belajar? Coba Lakukan Hal Ini!

Sering Kehilangan Semangat Belajar? Coba Lakukan Hal Ini!

BrandzView
Kisah Ayah Inspiratif, dari Buruh Tani hingga Antar Anak Tiap Hari

Kisah Ayah Inspiratif, dari Buruh Tani hingga Antar Anak Tiap Hari

Edukasi
Upaya Menyandingkan 'Habibie Award' Jadi Sekelas 'Nobel'

Upaya Menyandingkan "Habibie Award" Jadi Sekelas "Nobel"

Edukasi
Wahai Mahasiswa yang Hobi Rebahan, Ini 7 Pekerjaan Sampingan Cocok Buat Kamu

Wahai Mahasiswa yang Hobi Rebahan, Ini 7 Pekerjaan Sampingan Cocok Buat Kamu

Edukasi
Berjasa Bidang Pengetahuan, Ini 5 Penerima 'Habibie Award 2019'

Berjasa Bidang Pengetahuan, Ini 5 Penerima "Habibie Award 2019"

Edukasi
Prof. Bambang Hero Saharjo Raih Penghargaan Internasional 'John Maddox Prize 2019'

Prof. Bambang Hero Saharjo Raih Penghargaan Internasional "John Maddox Prize 2019"

Edukasi
Close Ads X