UN Tidak Dihapus tapi Sistemnya Diganti, Ini Pernyataan Nadiem Terbaru

Kompas.com - 13/12/2019, 17:48 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat kerja tersebut membahas sistem zonasi dan Ujian Nasional (UN) tahun 2020, serta persiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat kerja tersebut membahas sistem zonasi dan Ujian Nasional (UN) tahun 2020, serta persiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.


KOMPAS.com - Dalam rapat kerja Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim berusaha meluruskan berbagai pertanyaan dari anggota Komisi X terkait kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN).

Bahkan dari sejumlah pemberitaan, Nadiem seakan menyebut dirinya mewacanakan penghapusan UN. Karenanya, Nadiem menegaskan bahwa sebenarnya UN tidak dihapus, tetapi formatnya diganti.

Dikutip dari berita sebelumnya, Mendikbud berusaha menjelaskan kepada anggota Komisi X DPR RI terkait hal ini.

'Diganti' bukan 'dihapus'

"Agar tidak ada salah mispersepsi, UN itu tidak dihapus. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku," kata Nadiem.

Baca juga: Gebrakan Merdeka Belajar, Berikut 4 Penjelasan Mendikbud Nadiem

"Jadinya, UN itu diganti jadi asesmen kompetensi," ujarnya. Nadiem menegaskan, bahwa bahasa yang tepat bukanlah menghapus UN, melainkan mengganti sistem UN.

Menurut Nadiem, yang dihapus itu adalah format per mata pelajaran mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum.

"Itu aja yang dihapus, diganti tapi dengan asesmen kompetensi minimum, hampir mirip seperti PISA, yaitu literasi, numerasi, plus ada satu survei karakter," imbuh Nadiem.

Terkait asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, Nadiem juga telah menjelaskan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR.

UN meniadakan kemandirian sekolah

Dilansir dari Kompas TV, Nadiem menilai ujian adalah yang menentukan kelulusan.

"Di akhir jenjang, ini terjadi di kelas 6 SD, 3 SMP sama di kelas 3 SMA. Ini adalah ujian yang menentukan kelulusan, sesuai UU Sisdiknas, evaluasi murid itu dilakukan oleh guru dan penentuan kelulusan ditentukan oleh sekolah," terang Nadiem.

"Nah kenyataannya, karena ada konsep ini ujian sekolah berstandar nasional realita yang terjadi adalah para dinas-dinas mengumpulkan soal-soal dari UN dan itu didistribusikan kepada setiap sekolah," tambah Nadiem.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X