Tanggapan Ketua DPR, Komisi X dan Ombudsman Soal Penggantian UN

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penggantian sistem Ujian Nasional (UN) pada 2021 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menuai banyak tanggapan mulai dari Ketua DPR RI, Komis X DPR hingga Ombudsman.

Meski Mendikbud sudah meluncurkan program "Merdeka Balajar" di Jakarta, Rabu (11/12/2019) yang didalamnya terdapat point kebijakan penggantian sistem UN, namun banyak tanggapan maupun masukan dari beberapa pejabat.

Ketua DPR RI

Selain Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Ketua DPR RI Puan Maharani juga angkat bicara.

Dilansir dari berita sebelumnya, Puan meminta Mendikbud untuk tidak buru-buru dalam menerapkan ujian pengganti UN.

"Jalan terburu-buru. Kita lihat dan jangan sampai merugikan siswa dan orangtuanya," ujar Puan di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan berharap, sebelum mengganti sistem UN, Nadiem melakukan kajian mendalam termasuk sosialisasi ujian pengganti UN kepada publik.

Disamping itu, Puan juga mendorong Nadiem untuk memperhatikan peningkatan kualitas para guru.

"Yang pasti kualitas guru juga harus ditingkatkan," kata dia.

Perlu diketahui, dalam peluncuran program "Merdeka Belajar" itu Nadiem menggagas asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai pengganti UN pada 2021.

Saat menghadiri rapat kerja Komisi X DPR, Kamis (12/12/2019), Nadiem Makarim juga telah memaparkan empat point program "Merdeka Belajar".