Program "Merdeka Belajar", Kepala Sekolah Perlu Miliki Perspektif Baru

KOMPAS.com - Jangan dilupakan, kepala sekolah adalah juga kunci dari dunia pendidikan Indonesia. Mereka harus memiliki kualitas kepemimpinan baik dan mempunyai kemampuan berinteraksi bagus dengan seluruh pemangku kepentingan di sekolah.

Terkait hal itu, Jakarta Intercultural School (JIS) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI  Jakarta menyelenggarakan program "Jakarta Principals Shadowing Program".

Workshop ini merupakan program peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah negeri di lingkungan DKI Jakarta dan melibatkan 22 pendidik yang menghadiri program selama dua hari di bawah bimbingan pengajar berpengalaman dari JIS.

Pelatihan digelar pada dua gelombang, 12-13 November 2019 dan 11-12 Desember 2019 di kampus Cilandak, JIS.

“Ini adalah kesempatan bagi para kepala sekolah sehingga mereka dapat mengembangkan jaringan dengan para pengajar kami, sekaligus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan siap menjawab berbagai tantangan dalam gerak laju dunia pendidikan Indonesia,” ujar Dr. Tarek Razik, Head of School, JIS.

Baca juga: Nadiem Sebut Program Merdeka Belajar Sangat Berkaitan dengan Guru

Tarek melihat kepala sekolah adalah kunci dari dunia pendidikan Indonesia. Sekolah berkualitas tak lepas dari peran kepala sekolah yang hebat.

Tantangan kepala sekolah saat ini

“Saat ini kepala sekolah bukan cuma pemimpin dalam pembelajaran. Kami ini penanggung jawab keseluruhan di sekolah, termasuk mengurus anggaran, laporan keuangan, administrasi dan pendataan aset," ujar Yenny Dwi Maria, Kepala Sekolah SMPN 211, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dengan banyaknya pekerjaan administratif  Yenny merasakan kepala sekolah akan kesulitan memantau proses belajar mengajar di sekolah sebagai tujuan utama pendidikan di sekolah.

Adriansyah, Kepala Sekolah SMAN 3, Setiabudi, Jakarta Selatan, juga mengungkapkan hal senada. Saat ini para pendidik sangat terbebani dengan Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP) yang sangat gemuk.

“Mereka harus bekerja untuk mencapai target berat tersebut. Akibatnya, RPP sifatnya administratif saja, bukan implementatif. Para guru tidak memiliki waktu banyak untuk berdiskusi dengan sesama guru, bahkan kepala sekolah yang juga sibuk dengan pekerjaan administratif,” ujarnya.