Pengamat: Cetak Biru Pendidikan Mesti Sesuai Turunan UU Pendidikan

Kompas.com - 25/12/2019, 10:40 WIB
Sejumlah siswa menyalami guru mereka seusai mengikuti upacara di Sekolah Dasar Negeri 060813 Medan, Sumatera Utara, Senin (25/11/2019). Menyalami guru oleh para siswa tersebut dalam rangka memperingati Hari Guru yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/SEPTIANDA PERDANASejumlah siswa menyalami guru mereka seusai mengikuti upacara di Sekolah Dasar Negeri 060813 Medan, Sumatera Utara, Senin (25/11/2019). Menyalami guru oleh para siswa tersebut dalam rangka memperingati Hari Guru yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia.

KOMPAS.com - Pengamat Pendidikan, Ahmad Rizali mengatakan cetak biru pendidikan Indonesia harus memiliki tujuan yang jelas berdasarkan turunan Undang-Undang tentang Pendidikan.

Bila tak memiliki tujuan yang jelas, Kementerian Pendidikan dan Pendidikan sebaiknya tak perlu membuat cetak biru.

"Kalau tak jelas jalannya (cetak biru pendidikan) ya jangan bikin," kata Ahmad Rizali saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/12/2019).

Menurutnya, cetak biru pendidikan Indonesia bisa ditelaah dari arah dan tujuan Undang-Undang tentang pendidikan secara sederhana. 

Jadi "turunan konstitusi"

 

Ahmad menekankan pentingnya untuk mengumpulkan esensi yang pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar.

"Ajak tokoh pendidikan seluruh Indonesia (untuk) buat bersama. Tanya pakar-pakar yang paham prediksi masa depan sekaligus tahapan yang diperlukan (tahun) 2030, 2040, 2050," tambahnya.

Baca juga: Selain Cetak Biru Pendidikan, Ini 3 Program Mendikbud Nadiem Tahun 2020

Cetak biru pendidikan Indonesia, lanjut Ahmad, harus merangkum tujuan yang ingin dicapai dalam rentang 25 tahun ke depan. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa memetakan modal yang dimiliki saat ini dan menentukan langkah ke depan (roadmap).

"Dengan cetak biru setidaknya ada roadmap dan arah yang jelas merupakan turunan konstitusi, tetapi jika cetak biru hanya berbentuk Peraturan Mendikbud, bisa tidak digubris Pemprov/Pemkab/Kota, RPJMN yang Perpres saja sering diabaikan," tambah Ahmad.

Ia menekankan hal yang terpenting adalah menetapkan kebijakan prioritas seperti awal Jokowi/Jusuf Kalla menjabat yaitu Inpres SMK.

Ahmad menyontohkan jika saat ini mutu Pendidikan Dasar di Indonesia terpuruk seperti data PISA, AKSI dan lain-lain, makan Kemendikbud bisa memprioritaskan untuk membenahi mutu SD/MI kemudian ke SMP/MTs.

"Yang wajib (cetak biru pendidikan) adalah Konteks Indonesia yang pada dasarnya tak ada yang sebanding dengan Indonesia dalam keberagaman apapun," tambah Ahmad.

Tidak bisa disiapkan buru-buru

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X