Ini Tanggapan Ketua Majelis Rektor PTN soal "Kampus Merdeka"

Kompas.com - 28/01/2020, 19:03 WIB
Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho. KOMPAS.com/LABIB ZAMANIRektor UNS Solo, Jamal Wiwoho.


KOMPAS.com - Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se Indonesia (MRPTNI), Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum memberikan tanggapan terkait kebijakan "Kampus Merdeka".

Kebijakan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di Jakarta, Jumat (24/1/2020) ini disambut hangat oleh Prof Jamal.

Jadi lompatan baru

Pasalnya, Kampus Merdeka adalah sebuah lompatan baru bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Misalnya saja dari sisi akreditasi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Menurut Prof Jamal, proses akreditasi bakal dipermudah.

Baca juga: Ini Alasan Mendikbud Nadiem Imbau Kampus Merdeka Gandeng Banyak Pihak

"Pada tata kelola akreditasi prodi B menuju A sekarang tinggal melalui akreditasi internasional saja seperti ABET. Jadi, jika prodi itu mendapat akreditasi internasional maka akreditasi A bisa diberikan," terang Prof Jamal saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Dulunya, menurut Prof Jamal, untuk mendapat akreditasi A maka prodi itu harus melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Tetapi dengan kebijakan Kampus Merdeka, prodi yang sudah mendapat akreditasi internasional sudah bisa dapat akreditasi A oleh BAN-PT.

PTN didorong makin berkualitas

Tak hanya itu saja, lompatan lain dari kebijakan ini ialah dorongan bagi 34 PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN berstatus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) atau PTN Satker yang jumlahnya 77 PTN itu untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH).

Ini karena PTN BH baru ada 11. Jadi, dengan dipermudah PTN BLU dan PTN Satker akan menjadikan PTN semakin berkualitas.

"Nantinya, PTN Satker jadi PTN BH tidak harus ke PTN BLU dulu. Tetapi jika sudah merasa siap maka bisa mengajukan permohonan jadi PTN BH," katanya.

Baca juga: Kebijakan Kampus Merdeka Permudah PTN Berstatus Berbadan Hukum

Dekatkan mahasiswa ke dunia nyata

Terkait istilah Sistem Kredit Semester (SKS), Prof Jamal Wiwoho juga mendukung pemahaman jam belajar menjadi jam kegiatan. Sebab, kegiatan yang dimaksud untuk membekali berbagai ilmu yang didapat mahasiswa selama kuliah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.