Tantangan Jokowi dan Ironi Riset RI

Kompas.com - 10/02/2020, 20:12 WIB
Pengunjung bermain bola melayang yang dipamerkan dalam Pameran Inovasi Puspitek 2019 di kawasan Puspitek, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (3/10/2019). Ragam inovasi dan purwarupa teknologi hasil karya badan-badan riset yang berkantor di Puspitek maupun hasil penelitian mahasiswa dipamerkan dalam pameran yang berlangsung hingga 6 Oktober 2019. Kegiatan ini berfungsi untuk mempromosikan kapasitas sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di Tanah Air. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPengunjung bermain bola melayang yang dipamerkan dalam Pameran Inovasi Puspitek 2019 di kawasan Puspitek, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (3/10/2019). Ragam inovasi dan purwarupa teknologi hasil karya badan-badan riset yang berkantor di Puspitek maupun hasil penelitian mahasiswa dipamerkan dalam pameran yang berlangsung hingga 6 Oktober 2019. Kegiatan ini berfungsi untuk mempromosikan kapasitas sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di Tanah Air.

Kedua, tidak adanya mekanisme yang jelas untuk pengukuran kinerja lembaga penelitian. Dana pemerintah pusat sebesar Rp 24,92 triliun untuk riset yang tersebar di 81 kementerian/lembaga (KL), sementara hanya 13 KL yang melakukan kegiatan litbang penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek.

Ketiga, mekanisme pendanaan penelitian menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak dapat mengakomodasi penelitian tahun jamak.

Keempat, tidak ada lembaga independen yang hanya fokus mengelola pendanaan penelitian. Kelima, masih rendahnya kemampuan fiskal negara dalam mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan.

Keenam, kontribusi industri atau swasta dalam pendanaan riset masih rendah. Lemahnya kondisi keuangan industri domestik dan relatif rendahnya minat mereka mendanai kegiatan riset masih menjadi kendala.

Kontribusi swasta dalam pendanaan riset maish kurang dari 20 persen. Sebagian besar dana riset bersumber dana belanja pemerintah. Adapun industri multinasional melakukan riset dan pengembangan di pusat industri negara-negara maju.

Pendanaan kecil berpengaruh secara langsung terhadap kualitas dan produktivitas penelitian. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa meski 92 persen pengambil kebijakan di Indonesia menggunakan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan, namun riset yang mereka jadikan acuan umumnya berkualitas rendah dan kurang teruji secara akademik.

Buruknya kualitas riset yang digunakan dalam pengambilan kebijakan di Indonesia selain terkait dengan rendahnya anggaran penelitian, juga terkait dengan sumber pendanaan yang tersedia.

Sebanyak 66 persen penelitian yang dilakukan berupa penelitian penugasan atau pesanan dari birokrasi, lembaga politik, dan pengambil kebijakan lainnya.

Sebagai konsekuensi, riset tidak berjalan independen, sementara analisis yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan pemberi dana (Rakhmani; Sakhiyya; Agahari; dan Ramadhan, 2019).

Kondisi tersebut diperburuk dengan pendampingan riset yang masih sangat kurang dan minimnya akses penilaian sejawat (peer review), yang berarti standar kualitas penelitian kurang teruji.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X