Jauh Panggang dari Api, Kualitas Data Set di Indonesia

Tujuan adanya kebijakan ini yaitu meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Usianya memang baru satu tahun tetapi kesiapannya langsung diuji manakala pandemi Covid-19 sangat bergantung pada data terutama dalam proses penanggulangannya.

Lalu bagaimana dengan Badan Pusat Statistik atau BPS? Tertuang dalam situnya, BPS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang sudah ada jauh sebelum masa kepemimpinan Presiden SBY maupun Joko Widodo yaitu, sejak tahun1960.

Badan ini bertugas menghasilkan data statistik baik secara nasional mau pun internasional. Saat ini, BPS turut menjadi salah satu lembaga yang mendukung beroperasinya Portal Satu Data Indonesia.

Meski tua namun belum layak dituai

Frasa yang cocok diberikan pada sejarah perjalanan pengumpulan data di Indonesia. Meski aktivitas pengumpulan data statistik di Indonesia sudah berlangsung sejak 40 tahun lalu namun kualitas data yang ada belum selaras dengan apa yang diharapkan.

Apalagi saat masa-masa kritis seperti saat ini, yaitu saat di mana pemerintah sangat membutuhkan data perkembangan pandemi Covid-19, data mengenai masyarakat terdampak, dan masih banyak data-data lainnya yang sangat mampu membantu mampu mengambil kebijakan yang tepat.

Berita mengenai permasalahan data dapat dengan mudah kita temui di media daring mulai dari data covid-19 yang tidak sejalan antara Kementerian Kesehatan dan Tim Gugus Tugas hingga ketidaksesuaian data masyarakat yang membutuhkan bantuan pandemi.

Banyak bantuan yang salah sasaran, pihak yang merasa tidak seharusnya mendapatkan bantuan malah mendapatkan, sementara di sisi lain banyak yang terdampak dan sangat kesulitan di masa pandemi ini tidak mendapatkan bantuan apa pun.

Kita juga bisa melihat pemberitaan mengenai kurangnya jumlah bantuan. Bantuan yang didapatkan lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah masyarakat yang membutuhkan di satu wilayah tertentu.

Ketidaksesuaian data menjadi salah satu penyebab karut marut pembagian bantuan terkait pandemi covid-19. Bahkan Pemerintah provinsi DKI Jakarta pada laman Kompas.id mengakui adanya kekeliruan pada pendataan. Atau pada laman yang lain disebutkan bahwa data yang digunakan pemerintah adalah data lama yang belum diperbaharui.

Permasalahan data yang sulit diakses, data yang tidak diperbaharui, data dengan format yang tidak sama, data yang tidak valid bukanlah sebuah permasalahan baru.

Ketika, kita berlomba-lomba mempelajari data dari berbagai bidang keilmuan dengan menggunakan tools dasar hingga software canggih untuk mengolah data rasanya tidak akan ada artinya, jika sumber daya utamanya yaitu data set nya belum dibenahi.

Ini seperti seorang koki yang belajar masak hingga ke berbagai belahan dunia dan sudah memiliki kemampuan masak yang diakui namun tidak memiliki bahan baku dengan kualitas yang baik. Hasilnya, tidak ada pelanggan yang akan menikmati dengan hasil masakan koki tersebut.

Cita-cita pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang terbuka dan dapat terukur baik adanya. Bahkan rasanya pemerintah sudah di jalan yang benar mengawali pemusatan data set melalui program Satu Data Indonesia.

Namun, seperti peribahasa jauh panggang dari pada api, apa yang dihasilkan saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Kualitas data set yang ada saat ini belum sesuai apa yang semestinya tersaji.

Bukan tidak mungkin Indonesia memiliki sistem pengendalian data yang baik. Namun, rasanya pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang berat membenahi proses pengumpulan data hingga publikasi data tersebut.

Hal yang utama adalah perlu adanya ketegasan dan konsistensi dalam mengumpulkan data set dari seluruh pelosok negeri. Hingga sampai pada situasi masyarakat mampu untuk turut memberikan evaluasi pada kebijakan daerah mau pun pusat. (Veronika | Dosen Multimedia Journalism, Universitas Multimedia Nusantara)