Program Pintar
Praktik baik dan gagasan pendidikan

Kolom berbagi praktik baik dan gagasan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kolom ini didukung oleh Tanoto Foundation dan dipersembahkan dari dan untuk para penggerak pendidikan, baik guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dosen, dan pemangku kepentingan lain, dalam dunia pendidikan untuk saling menginspirasi.

Dukung "Mas Menteri" Menghapus "Dosa Intoleransi" Pendidikan Kita

Kompas.com - 29/01/2021, 14:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Anik Widiastuti I Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

KOMPAS.com - Indonesia merupakan negara yang kaya budaya dan sangat relevan disebut sebagai negara multikultural. Beraneka suku bangsa, budaya, agama terdapat di Indonesia.

Hal ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya dan harus dijaga kelestarian serta keharmonisannya.

Sebagai negara beragam suku bangsa, tentu saja kita harus bangga, akan tetapi kita juga harus waspada, karena kebhinnekaan ini sangat potensial dipicu konflik. Apalagi sekarang banyak bermunculan kasus intoleran terjadi di sekolah negeri dan berpotensi merusak kebhinnekaan.

Mendikbud "Mas Menteri" Nadiem Makarim dalam rapat bersama Komisi X DPR (20/2/2020) secara tegas menyebut intoleransi sebagai salah satu dari "Tiga Dosa Pendidikan" selaian kekerasan seksual dan perundungan yang harus ditindak tegas. 

"Saya sangat setuju bahwa enggak bisa hal-hal yang negatif ini hanya dilakukan dengan penguatan karakter. Harus ada tindakan tegas. Harus ada konsekuensi yang sangat berat bagi pelaku yang bisa disebut dosa-dosa di sekolah kita," tegas Nadiem kala itu.

"Dosa-dosa ini secara pribadi, menurut saya, ada tiga dosa (radikalisme, bullying dan kekerasan seksual) yang harusnya ada penindakan," tambah Nadiem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Belajar dari soal SMKN 2 Padang

Misalnya tentang kasus terbaru wajib jilbab bagi peserta didik nonmuslim di Padang.

Riset LSM bergerak di bidang HAM, Setara Institute menunjukkan kasus di Padang bukanlah kasus pertama, sejak periode tahun 2016-2018, sudah ada tujuh kasus pemaksaan peserta didik non muslim mengenakan jilbab yang tersebar di SMP dan SMA negeri Provinsi Riau, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Untuk itu sangat diperlukan pendidikan karakter toleransi yang ditumbuhkembangkan sebagai upaya meminimalisir munculnya konflik akibat kebhinnekaan yang ada. Siapa yang tidak mengenal semboyan negara Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”?

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.