Kompas.com - 09/02/2021, 16:18 WIB
Elivina Nawu sedang membimbing murid-muridnya di kampung pedalaman selama masa belajar di rumah. KOMPAS.com/DOKUMEN ELIVINA Elivina Nawu sedang membimbing murid-muridnya di kampung pedalaman selama masa belajar di rumah.
|

KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengumumkan seleksi pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hanya saja, konsekuensinya, 2021 ini seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi guru honorer tersebut ditiadakan.

Meski pemerintah menyatakan bahwa status PPPK setara dengan PNS dalam hal gaji dan tunjangan, kebijakan ini dinilai belum cukup untuk mengangkat kesejahteraan guru honorer di Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.

Menurut Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) 2016-2021, Muhammad Ramli Rahim, mengangkat guru honorer menjadi PPPK tidak akan membuat mereka sejahtera.

Hal ini karena banyak akar masalah lain yang harus diselesaikan oleh pemerintah, termasuk aturan terkait sistem rekrutmen guru, pelatihan guru serta tidak adanya penghargaan terhadap guru yang telah mengabdi bertahun-tahun.

Baca juga: Rekrutmen Guru PPPK dan CPNS Harus Lihat Masa Pengabdian

Tak ada sistem terukur

Dikatakan, status guru honorer semakin tidak jelas karena buruknya sistem rekrutmen di sekolah-sekolah. Seperti banyak guru honorer matematika yang tidak bisa berhitung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, banyak pula guru honorer yang kualitasnya jauh lebih baik dibanding guru PNS. Tapi status mereka tetap tidak jelas karena bahkan kepala sekolah tidak mau menerbitkan Surat Keterangan (SK).

"Tidak ada sistem yang terukur dari Kemendikbud. Yang terjadi adalah proses pembiaran," kata Ramli dalam diskusi virtual bertajuk Guru Honorer dan Peran Anak Bangsa yang diadakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) United Kingdom, Sabtu (6/2/2021).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak mau menerbitkan SK karena tidak mau terjadi konsekuensi terhadap anggaran. Ini artinya pemerintah tidak berpihak pada pendidikan.

"Mereka bahkan enggan membayar para guru honorer," imbuhnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X