Perangi Hoaks, Edukasi Literasi Media Dibutuhkan untuk Tingkatkan Kemampuan Kritis Masyarakat

Lalu, dalam pendidikan formal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memasukkan kurikulum mata pelajaran Informatika.

Meskipun, sifatnya masih pilihan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Sebagai catatan, kurikulum tersebut masih lebih menekankan pada aspek pembelajaran perangkat komputer daripada media,” imbuh Lisa.

Tak hanya itu, pemerintah mencetuskan pula program bimbingan Teknologi Informasi (TI) dan Komunikasi (TIK) yang dilaksanakan.

Program ini, dimaksudkan untuk memberikan pendampingan bagi peserta didik, guru dan karyawan sekolah terkait penggunaan TIK, seperti website sekolah, pelaporan dalam portal online, dan sebagainya.

“Namun, saat ini edukasi literasi pada media khususnya digital di Indonesia sedang menjadi perhatian pemerintah,” ujar Lisa.

Hal itu, kata dia, terlihat dari visi Indonesia periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan tentang pembangunan sumber daya manusia (SDM). Salah satunya adalah persiapan kebutuhan SDM talenta digital sebagai bentuk transformasi digital.

Kominfo pun menerjemahkan itu ke dalam program roadmap literasi digital 2021-2024. Program tersebut, menekankan pada pentingnya peningkatan kemampuan kognitif masyarakat bahwa keterampilannya tidak sebatas pada mengoperasikan gawai saja.

Empat pilar yang dikembangkan pemerintah

Untuk program peningkatan kompetensi masyarakat digital Indonesia, Lisa menjelaskan, ada empat pilar literasi yang sedang dikembangkan.

“Pilar literasi tersebut adalah digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety,” jelas Kandidat Doktoral Ilmu Komunikasi, University of Vienna ini.

Untuk menjalankan empat pilar ini, kata Lisa, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara badan pemerintah terkait.

Makanya, bila Kemendikbud fokus pada pendidikan formal dengan kurikulum yang dikembangkan para guru, maka Kominfo fokus pada pengembangan pendidikan nonformal dan informal dengan kurikulum yang dikembangkan akademisi perguruan tinggi, praktisi, dan aktivis media.

“Tak hanya pemerintah, pengembangan literasi media merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Dengan dorongan masyarakat, lanjut Lisa, maka akan membantu pemerintah dalam menciptakan kebijakan kurikulum untuk pendidikan formal, nonformal, bahkan informal yang official.