6 Fakta Menarik Seputar Data Literasi dan Perpustakaan di Rakornas Perpustakaan 2021

KOMPAS.com - Keberpihakan pemerintah daerah dalam penguatan literasi masih perlu ditingkatkan jika ingin menaikkan indeks pembangunan literasi, salah satunya dengan mulai melirik peran penting perpustakaan daerah.

Indek pembangunan literasi dan keberpihakan terhadap perpustakaan daerah ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan yang secara resmi telah dibuka hari ini, Senin 22 Maret 2021 dan akan berlangsung sampai 23 Maret 2021.

Tahun ini, Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 yang diadakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengangkat tema "Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural."

Salah satu narasumber, Suhajar Diantoro, Staff Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan yang mewakili Mendagri Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) yang membuka Rakornas mengungkapkan sejumlah fakta menarik terkait Indeks Pembangunan Literasi Indonesia 2020 dan keberpihakan terhadap perpustakaan daerah:

Baca juga: Literasi Digital, Ini Cara Lindungi Data Diri agar Tak Disalahgunakan

1. Indeks Pembangunan Literasi 2020

Dalam paparannya, Suhajar Diantoro, mengungkapkan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki indeks tertinggi pembangunan literasi masyarakat 2020 dengan poin 48,70.

Peringkat Kalimantan Selatan kemudian diikuti oleh provinsi lain yakni; Kepulauan Bangka Belitung (28,83 poin), Gorontalo (28,18 poin), Kalimantan Timur (20,78 poin), DKI Jakarta (18,91), Yogyakarta (18,00) dan Maluku (17,51 poin). 

2. Kendala menaikkan pembangunan literasi

Suhajar menjelaskan ada beberapa kendala dalam meningkatkan pembangunan literasi, di antaranya:

• Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan.
• Keterbatasan SDM pengelola perpustakaan.
• Kendala ketersediaan koleksi buku yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat.
• Keterbatasan pemahaman tentang penyelenggaraan urusan perpustakaan.
• Keterbatasan dukungan anggaran.    

3. Pemetaan problem literasi Indonesia

Kekuatan dan kelemahan literasi nasional meliputi:

• Berdasarkan PISA 2018, tingkat literasi Indonesia menempati posisi ke-62 dari 70 negara.
• Berdasarkan survei World Culture Index Score 2018, kegemaran minat baca masyarakat Indonesia masuk peringkat ke-17 dari 30 negara.
• Data BPS (Badan Pusat Statistik) 2019 merilis pemberantasan buta aksara hanya berkurang 110.000 dalam satu tahun.
• Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara (setelah India) dengan infrastruktur perpustakaan terbanyak di dunia dengan 164.000 perpustakaan.

4. Perpustakaan belum dipandang penting oleh Pemda

Dalam kesempatan sama, Suhajar menyampaikan banyak kepala daerah belum memandang penting keberadaan perpustakaan. Hal ini nampak dari data Kemendagri:

• Sebanyak 89 persen atau 458 kabupaten/kota menggabungkan perpustakaan dengan dinas/lembaga lain. Baru 33 kabupaten/kota yang memiliki lembaga perpustakaan setingkat dinas.
• Baru 1.685 dari 7.094 (23 persen) kecamatan memiliki perpustakaan. Sisanya, 5.000 kecamatan belum memiliki tempat baca.

Baca juga: Pakar Hukum Unpad: Revisi UU ITE Harus Didukung Literasi Digital

5. Perpustakaan masih banyak tersebar di Pulau Jawa

Staf Ahli Mendagri juga mengungkapkan, provinsi dengan jumlah terbanyak masih didominasi oleh provinsi di pulau Jawa: Jawa Timur (32.511 perpustakaan), Jawa Tengah (28.624),  Jawa Barat (25.570), Sulawesi Selatan (16.075), Sumatera Utara (12.273).

Sedangkan provinsi yang masih membutuhkan banyak perpustakaan, di antaranya; Papua Barat yang baru memiliki 1.048 perpustakaan dan Kalimantan Utara yang baru memiliki 742 perpustakaan.

6. Provinsi dengan rasio tertinggi biaya perpustakaan

Mengutip data Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri 2021, berikut peringkat provinsi dengan rasio biaya perpustakaan tertinggi dilihat dari total belanja daerah; Sulawesi Barat (1 persen dari APBD), DI Yogyakarta (0,92 persen), Bangka Belitung (0,7 persen).

Sedangkan provinsi yang masih rendah alokasi perpustakaan dibandingkan APBD daerah, yakni: DKI Jakarta (0,18 persen dari APBD), Jawa Timur dan Jawa Barat (0,16 persen) dan Sumatera Barat (0,02 persen).