Kompas.com - 06/04/2021, 17:11 WIB
Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR saat datang ke Universitas Gadjah Mada (UGM). Dok. Humas Universitas Gadjah MadaPanja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR saat datang ke Universitas Gadjah Mada (UGM).
|
Editor Dian Ihsan

Faturochman menjelaskan, keberatan terhadap pasal 28 tentang kewajiban mengikuti uji kompetensi dan pasal 29 ayat 1a (untuk selain keprofesian).

Karena penguji profesi akan masuk dalam prodi S1, S2 Sains, dan S3 dan secara implisit ada ketidakpercayaan terhadap pendidikan psikologi.

3. Organisasi profesi

Selain itu Faturochman menyinggung persoalan pada organisasi profesi. Dalam RUU Praktik Psikologi terdapat beberapa pasal yang perlu direvisi.

Salah satunya terkait kewenangan mutlak HMPSI perlu dibuat agar kewenangannya proporsional.

Baca juga: Ada Penyesuaian Jadwal, Unnes Siap Laksanakan UTBK-SBMPTN 2021

4. Teknologi informasi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam RUU Praktik Psikologi, perlu memperhatikan teknologi informasi. Faturochman menyampaikan, praktik psikologi tidak bisa berkembang tanpa mengikuti perkembangan iptek dan ilmu lainnya.

Sedangkan RUU Psikologi ini belum mengantisipasinya dengan konsekuensi akan ditinggalkan.

5. Psikolog asing

Faturochman menerangkan, terkait bab VI tentang psikolog asing.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.