Indonesia "Kelaparan Buku", Komisi X Dukung Usulan Kenaikan Anggaran Perpusnas

KOMPAS.com - Selain untuk menguatkan literasi masyarakat, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengajukan usulan kenaikan anggaran khususnya untuk memperbesar akses bacaan bagi daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).

Sebelumnya, Perpusnas mendapatkan alokasi pagu indikatif RAPBN TA 2022 sebesar Rp 667.521.289.000. Akan tetapi, jumlah tersebut masih harus ditingkatkan untuk menjalankan program peningkatan literasi masyarakat Indonesia.

Karenanya, Perpusnas meminta dukungan dari Komisi X DPR RI atas pengajuan usulan peningkatan anggaran yang telah disampaikan melalui surat kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Menanggapi usulan ini, Komisi X DPR RI memberikan dukungan peningkatan anggaran Perpusnas. Hal ini tersampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Perpusnas dengan Komisi X DPR RI yang diadakan secara hybrid di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

RDP kali ini membahas tentang peningkatan literasi dengan upaya menambah jumlah buku bacaan untuk daerah.

Baca juga: Perkuat Literasi Digital, IDN dan Kemenag Jatim Gelar Anugerah Inovasi Madrasah Digital

Akses literasi daerah 3T

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memberikan masukan kepada Perpusnas terkait upaya peningkatan literasi yang akan dilakukan untuk memperkuat dasar permintaan peningkatan anggaran Tahun Anggaran 2022.

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa Komisi X DPR RI siap mendorong Perpusnas untuk menyiapkan program dan kegiatan pada RAPBN TA 2022, antara lain layanan pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, wahana belajar sepanjang hayat, tempat menghimpun khazanah intelektual budaya bangsa.

Secara khusus, usulan peningkatan anggaran ini diharapkan juga akan memperbesar akses buku bacaan yang dibutuhkan pada kenormalan baru di daerah terutama daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).

“Perpustakaan Nasional diharapkan terus berperan aktif dalam mewujudkan peningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah pandemi Covid-19 melalui sumber-sumber bacaan yang berkualitas dan pembudayaan kegemaran membaca sehingga mereka dapat keluar dari belenggu kebodohan dan kemiskinan,” jelas Abdul FIkri.

Selain itu, anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menambahkan dalam menanggulangi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, Perpusnas harus memberikan pelatihan kepada masyarakat.

“Perpusnas bisa membuat gerakan penanggulangan krisis Covid-19 dengan melatih orang-orang yang disinkronkan dengan UMKM dari Kemenparekraf,” terang Putra.

Sementara itu, legislator dari Fraksi Partai Gerindra Djohar Arifin Husin meminta agar distribusi buku bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat daerah pelosok.

Anggota Komisi X DPR RI Rian Firmansyah meminta agar persebaran jumlah buku dan jumlah perpustakaan berstandar nasional di beberapa daerah, khususnya daerah 3T, memiliki bobot khusus dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat.

Indonesia "kelaparan buku"

Legislator Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo menekankan bahwa Indonesia pada tahun 2045 akan dipenuhi generasi produktif yang diharapkan membangun negara dalam segi ekonomi dan inovasi.

Dia menambahkan, selain memiliki fungsi untuk meningkatkan minat baca atau meningkatkan produksi buku, perpustakaan juga memiliki andil untuk menjadi pusat aktivitas masyarakat.

“Kalau bicara soal pendidikan, belajar adalah kegiatan lifetime karena tidak berhenti pada pendidikan formal tetapi justru wajib hukumnya untuk menambah ilmu saat masuk ke dunia kerja,” jelas Bram.