Kompas.com - 24/06/2021, 20:43 WIB
Muhammad Nur Rizal, pendiri GSM dalam rapat Bimbingan Teknis Tim Strategis Pendampingan SMK dan GSM, Ditjen Diksi, Balai Besar dan beberapa guru dan kepala sekolah SMK pilihan di Jakarta, 23 Juni 2021. DOK. GSMMuhammad Nur Rizal, pendiri GSM dalam rapat Bimbingan Teknis Tim Strategis Pendampingan SMK dan GSM, Ditjen Diksi, Balai Besar dan beberapa guru dan kepala sekolah SMK pilihan di Jakarta, 23 Juni 2021.

KOMPAS.com - Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) menengarai duduk soal anggaran pendidikan Indonesia bukan hanya soal alokasi melainkan juga dalam optimalisasi penggunaanya.

Hal ini disampaikan Muhammad Nur Rizal, pendiri GSM dalam rapat Bimbingan Teknis Tim Strategis Pendampingan SMK dan GSM, Ditjen Diksi, Balai Besar dan beberapa guru dan kepala sekolah SMK pilihan di Jakarta, 23 Juni 2021.

Murujuk data Indonesia Corruption Watch, Rizal mengemukakan 40- 50 persen anggaran pendidikan menghilang sebelum sampai ke anak.

Ia menilai, anggaran bocor ditengarai salah satu penyebabnya adalah pengelolaan pendidikan yang teknokratis dan cenderung programmatic. Pengelolaan pendidikan seperti ini sangat terikat dengan persoalan administrasi dan anggaran.

"Selain itu, berbagai inisiatif program pendidikan umumnya berasal dari pakar yang bersifat top down menyebabkan sering kehilangan konteks dengan kondisi atau tantangan di lapangan," tegas Rizal.

Penggunaan belum optimal

Baca juga: Asah Literasi Sains, Puspresnas Gelar KNMIPA 2021 untuk Pendidikan Tinggi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, Rizal juga menilai pengelolaan pendidikan selama ini terbukti tidak memberikan hasil belajar yang baik dan berkualitas berdasarkan data PISA dan PIAAC.

“69 persen tingkat literasi penduduk dewasa Jakarta berumur 23-65 tahun berada pada atau di bawah level 1 dari 5 level, alias paling bawah,” ungkap Nur Rizal mengutip data OECD untuk tes PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies).

Data yang sama, tambah Rizal, menunjukkan kemampuan literasi siswa SMA berbasis tes PISA (Programme for International Student Assessment) juga menunjukkan tingkat kemampuan membaca siswa Indonesia sebanyak 70 persen masih berada di kompetensi minimum.

“Artinya, tidak ada kenaikan kemampuan literasi ketika siswa sekolah di SMA dengan ketika telah lulus dari perguruan tinggi. Hal ini mengakibatkan OECD memprediksi bahwa lulusan literasi sarjana kita berada di bawah lulusan SMP di Denmark,” ungkap Nur Rizal.

Prediksi serupa disampaikan professor dari Harvard, Lant Pritchett yang menyatakan Indonesia membutuhkan 128 tahun untuk mengejar ketertinggalannya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X