OJK Ajak Mahasiswa Kenali Ciri-ciri Pinjol Ilegal

KOMPAS.com - Dalam kondisi kesulitan keuangan, masyarakat kadang gegabah dalam memanfaatkan jasa pinjaman online atau biasa disebut pinjol.

Jasa pinjol saat ini bahkan kian marak di masa pandemi Covid-19. Syaratnya yang mudah untuk mendapatkan pinjaman menjadi salah satu alasan masyarakat menggunakan jasa ini.

Namun siapa sangka bahwa tak semua pinjol terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam acara Kuliah Tamu Literasi Perbankan Program Vokasi niversitas Katolik Parahyangan (Unpar) bertema 'Hindari Pinjaman Ilegal' memberikan informasi kepada mahasiswa terkait seluk belum pinjol ilegal.

Baca juga: Beragam Manfaat Alpukat untuk Kesehatan, Begini Penjelasan Pakar IPB

Jasa pinjaman online meningkat saat pandemi

Program vokasi menghadirkan narasumber Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kantor Regional 2 Jawa Barat, Teguh Dinurahayu.

"Ada sisi baik dan sisi buruk dari pinjaman online. Banyak kabar miring yang didengar dari pinjol. OJK berfungsi untuk mengatur dan mengawasi perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Salah satunya yaitu financial techonolgy termasuk pinjaman online," tutur Teguh seperti dikutip dari laman Unpar, Sabtu (10/7/2021).

Baca juga: Hamil Saat Pandemi Covid-19, Pakar UGM Sarankan Hal Ini

Teguh mengungkapkan, tren peningkatakan fintech lending sangat tinggi terutama pada era digital dan makin marak penawaran saat kondisi pandemi Covid-19.

OJK temukan ribuan pinjaman online ilegal

Layanan jasa keuangan yang mempertemukan lender dengan borrower melalui aplikasi pun kian marak.

Teguh mengatakan, Peer to Peer Lending (P2P Lending) dimana pemberi modal (lender) akan mendapatkan keuntungan berdasarkan bunga yang dibayarkan pengguna pinjaman dalam jangka waktu tertentu kepada pengguna modal (borrower) melalui penyelenggara PSP Lending.

"Usia mayoritas borrower 70,07 persen berkisar 19-34 tahun dengan akumulasi pinjaman per Maret 2020 yaitu Rp 14,79 triliun," katanya.