Ekonom Unair Menilai Kebijakan Bantuan Subsidi Upah Kurang Tepat

KOMPAS.com - Pemerintah berencana memberikan bantuan subsidi upah (BSU) karyawan pada bulan April 2022.

Pemberian tersebut dikarenakan naiknya harga bahan baku pokok terutama komoditas minyak.

Melihat hal itu, Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi mengatakan bahwa bantuan subsidi tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Karena tingkat konsumsi suatu masyarakat harus disesuaikan dengan pendapatan. Jadi kalau pendapatan kita berkisar tiga juta, maka kita melakukan pengeluaran konsumsi tidak lebih dari tiga juta,” ungkapnya, dilansir dari laman Unair.

Baca juga: Kemendikbud Gelar Kompetisi Esai bagi Siswa-Mahasiswa, Total Hadiah Rp 10 Juta

Namun yang perlu diperhatikan, saat ini barang-barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Akan tetapi hal tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun kenaikan tersebut merupakan pengaruh ekonomi global.

Oleh sebab itu memahami kenaikan harga yang melonjak tinggi, erat kaitannya dengan bagaimana menentukan kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah.

“Akhirnya salah satu kebijakannya adalah pemberian bantuan subsidi upah kepada karyawan atau buruh. Namun, yang jadi permasalahan adalah karena kita tidak bisa mengendalikan permasalahan kenaikan harga bahan pokok. Pastinya dengan pemberian satu juta tersebut berdampak pada pengurangan jumlah konsumsi yang ada di dalam rumah tangga itu,” jelasnya.

Masyarakat tidak bisa mencukupi kebutuhan gizi

Kebutuhan yang tinggi, berdampak pada pola hidup masyarakat. Ada kemungkinan, masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu 4 sehat 5 sempurna. Sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan.

Karena harga bahan pokok naik dan tidak memungkinkan untuk dibeli, maka pasti ada yang dikurangi.

Baca juga: 5 Alasan Pasangan Selingkuh, Ini Penjelasan Sosiolog Unair

Kenaikan harga pokok memungkinkan bukan hanya berdampak pada buruh saja, akan tetapi juga berdampak pada golongan menengah ke bawah.