KILAS

Pemerintah Daerah Mesti Turun Tangan Atasi Ketimpangan Pendidikan

Kompas.com - 11/07/2018, 10:14 WIB
Sejumlah murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sirna Asih, di Kampung Cisarua, Desa Banyu Resmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, sedang mengikuti kegiatan belajar-mengajar, Jumat (10/2/2017). Selama enam tahun, mereka terpaksa belajar di bawah tenda dan beralaskan tanah karena tidak adanya sekolah di sana. KOMPAS.com / RAMDHAN TRIYADI BEMPAHSejumlah murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sirna Asih, di Kampung Cisarua, Desa Banyu Resmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, sedang mengikuti kegiatan belajar-mengajar, Jumat (10/2/2017). Selama enam tahun, mereka terpaksa belajar di bawah tenda dan beralaskan tanah karena tidak adanya sekolah di sana.

KOMPAS.com -  Ketimpangan kualitas pendidikan antara kota dengan sejumlah daerah masih menjadi persoalan. Padahal, pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Indonesia dengan segala kekayaan alam yang melimpah membutuhkan SDM yang berkualitas. Tanpa SDM yang bermutu, sumber daya alam berpotensi dieksploitasi pihak lain.

Ketimpangan kualitas pendidikan Indonesia terjadi karena sebagian guru enggan ditempatkan di daerah sangat terpencil (DST).

Oleh karena itu, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan Tunjangan Khusus kepada guru yang mengajar di daerah sangat tertinggal.

Baca juga: Pemerintah Daerah Didorong Lebih Berperan dalam Redistribusi Guru

"Tunjangan khusus itu diberikan sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu daerah yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," kata Sekretaris Jenderal Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan E. Nurzaman beberapa waktu lalu.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah

Saat ini, masih terdapat 14.107 daerah sangat tertinggal di Indonesia. Ia mengatakan, persoalan ketimpangan kualitas pendidikan harus ditanggung bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 2018, Tunjangan Khusus melalui DAK non-fisik untuk Guru PNSD memperoleh alokasi Rp 1,8 triliun, dan DIPA Tahun Anggaran 2018 untuk Guru Bukan PNS dengan alokasi Rp 427,5 miliar.

Ia menegaskan, APBN hanya mampu membayar tunjangan guru untuk daerah sangat tertinggal saja.

Untuk itu, pemerintah daerah dapat mengalokasikan Tunjangan Khusus melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menanggulangi kekurangan kemampuan dari APBN untuk daerah tertinggal dan daerah perbatasan.

Baca juga: Presensi dan Kualitas Pengajaran Guru di Daerah Khusus Meningkat

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X