Kompas.com - 20/09/2018, 15:15 WIB
Tampak halaman SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan, Jumat (14/7/2017) siang. SMPN 12 ini salah satu dari sekian sekolah yang mengalami kendala teknis berupa ketidaksesuaian data untuk sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2017. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Tampak halaman SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan, Jumat (14/7/2017) siang. SMPN 12 ini salah satu dari sekian sekolah yang mengalami kendala teknis berupa ketidaksesuaian data untuk sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2017.

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan sistem zonasi merupakan puncak dari kebijakan pembenahan sistem persekolahan.

Setelah diawali beberapa langkah-langkah penyesuaian, kebijakan zonasi akan dilanjutkan dengan beberapa langkah strategis yang memerlukan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah daerah (pemda).

"Tugas kita saat ini adalah bagaimana mengurangi ketimpangan yang menganga, yang terjadi akibat struktur selama puluhan tahun," kata Mendikbud Muhadjir Effendy saat memberikan arahan Rapat Koordinasi Pengembangan Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan Tahun 2018 Region II, di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Kemendikbud siapkan 1.900 zonasi

Mendikbud meminta rangkaian kebijakan zonasi dapat dipahami secara baik oleh pengambil kebijakan di daerah. Menurut Muhadjir, pemerintah pusat semakin memercayai pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan.

Hal itu tercermin dalam rencana alokasi transfer daerah pada anggaran fungsi pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yang semakin besar jumlahnya.

Baca juga: Sistem Zonasi Cegah Kisruh Penerimaan Siswa Baru

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dilansir dari dari laman resmi kemendikbud, saat ini Kemendikbud sudah menyiapkan sekitar 1.900 zona. Mendikbud meminta agar para peserta rakor yang menjadi perwakilan pemerintah daerah dapat bersama-sama menetapkan zona-zona persekolahan di wilayah masing-masing.

"Pemda duduk bersama, lalu mengklarifikasi, apakah zona yang kita tetapkan ini sudah sesuai dengan yang ada di lapangan atau belum. Kemudian bersama-sama melakukan penyesuaian-penyesuaian agar lebih baik lagi. Pertemuan ini untuk mematangkan. Ke depan semua masalah pendidikan pendekatannya menggunakan sistem zonasi," kata Muhadjir.

Tidak perlu ada pendaftaran di awal tahun ajaran

Mendikbud berharap Dinas Pendidikan dapat segera memulai pendataan siswa dan mengukur ketersediaan ruang belajar dan fasilitas pendidikan di tiap zona. Sehingga tidak perlu lagi ada pendaftaran siswa di awal tahun ajaran seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Sejak jauh hari anak-anak sudah tahu nanti dia akan melanjutkan sekolah di mana. Nanti itu peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk menentukan kapasitas di tiap-tiap zona. Guru Bimbingan Konseling juga berperan penting dalam memberikan pembinaan siswa, mau melanjutkan ke mana, memilih SMA atau SMK bidang apa," terang Mendikbud.

Beberapa pesan Mendikbud kepada para peserta rakor di antaranya adalah agar sekolah sebagai layanan publik tidak boleh lagi dikompetisikan secara berlebihan, tidak boleh dieksklusifkan untuk orang atau kalangan tertentu, dan tidak boleh ada praktik diskriminasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X