Polemik Zonasi PPDB, Paparan Masalah hingga Tanggapan Mendikbud

Kompas.com - 26/06/2019, 18:43 WIB
Calon siswa membuat akun untuk pendaftaran PPDB online di SMK Negeri 1 Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (17/6/2019). KOMPAS.com/FADLAN MUKHTAR ZAINCalon siswa membuat akun untuk pendaftaran PPDB online di SMK Negeri 1 Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (17/6/2019).
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Sistem Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru ( PPDB) menjadi perbincangan hangat di masyarakat. PPDB 2019 dengan sistem zonasi berdasarkan jarak rumah ke sekolah, bukan berdasarkan nilai ujian nasional dan nilai rapor, menimbulkan pro dan kontra.

Tujuan pemerintah menghilangkan predikat sekolah favorit nyatanya belum dapat diimplementasikan secara sempurna.

Ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang dihadapi masyarakat selama pelaksanaan PPDB tahun ini.

Berikut 10 perdebatan yang muncul pada PPDB 2019:

1. Lebih dari satu kali

Calon siswa SMA/SMK di Sumatera Barat mendapatkan tiga kali kesempatan mendaftar pada PPDB 2019. Terdapat dua jalur pendaftaran yang diterapkan, yaitu manual (berdasarkan prestasi) dan online.

Pendaftaran melalui jalur prestasi secara manual dilaksanakan pada 25-28 Juni 2019. Sedangkan, jika peserta tidak lolos, maka diperbolehkan mendaftar kembali secara online pada 4-6 Juli 2019.

Pada pendaftaran lewat jalur prestasi, peserta hanya diperbolehkan di satu sekolah saja dengan syarat tertentu. Namun, untuk pendaftaran online, peserta dapat memilih tiga pilihan sekolah.

Kuota kursi pendaftaran online didasarkan pada banyaknya peserta jalur prestasi yang lolos namun tak melakukan daftar ulang.

Baca juga: Peserta PPDB di Sumbar yang Tidak Lulus Bisa Mendaftar hingga 3 Kali

2. Lentur

Sistem zonasi ini disebutkan bersifat lentur dan fleksibel, sehingga penerapannya tak berbasis pada wilayah administratif, namun wilayah keberadaan sekolah, populasi siswa, dan radius.

Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan, sistem zonasi digunakan agar pemetaan berbagai masalah mikroskopik di masing-masing wilayah, seperti daya tampung siswa, kualitas guru, ketimpangan sarana-prasarana dapat dicari solusinya.

3. Sosialisasi

Sistem zonasi dikatakan telah disosialisasikan sejak Desember 2018. Mendikbud Muhadjir Effendy mengklaim bahwa zonasi menjadi salah satu pilihan terbaik untuk pembangunan pendidikan, dengan harapan tak ada pembedaan antara sekolah favorit dan sekolah buangan.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Close Ads X