Polemik Zonasi PPDB, Paparan Masalah hingga Tanggapan Mendikbud

Di Jawa Barat, beberapa orangtua sampai melakukan pengubahan alamat domisili ke sekitar sekolah negeri yang diinginkan.

Hal itu tak lain karena alamat sangat mempengaruhi peluang seorang siswa diterima di suatu sekolah, sehingga semakin dekat maka semakin besar peluang diterima.

Bahkan, pemanipulasian alamat di Kartu Keluarga juga dilakukan para orangtua.

Baca juga: Kecewa Sistem Zonasi PPDB, Orangtua Siswa Tantang Sekolah Ukur Jarak Secara Manual

5. Tak diajak diskusi

PPDB sistem zonasi secara murni tak diterapkan begitu saja oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem zonasi yang tak murni hanya mengukur jarak rumah ke sekolah, melainkan tetap mempertimbangkan hasil ujian nasional.

Dikabarkan, penolakan penerapan sistem zonasi murni dikarenakan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak diajak diskusi oleh Kemendikbud.

Namun, Kepala Divisi Pendidikan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Rully Amirullah menuturkan bahwa DKI telah diajak koordinasi pada Mei 2019 dengan Disdik Depok, Disdik Bekasi, dan Disdik Jawa Barat.

Menurut Rully, DKI dapat dikenai sanksi jika daerah tak menerapkan jalur zonasi murni.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono mengatakan, pihaknya tak diterapkannya sistem zonasi murni karena mudahnya akses di Jakarta.

Baca juga: Ketika PPDB Sistem Zonasi Murni Tak Berlaku di DKI

6. Administrasi kependudukan

Permasalahan mengenai administrasi kependudukan juga masih ditemui di wilayah Jakarta.

Tepatnya di Jakarta Timur, sejumlah orangtua menemukan kendala terkait adminstrasi kependudukan ketika melakukan proses PPDB.

Dikabarkan, adanya masalah administrasi ini merepotkan orangtua calon siswa, di mana kebanyakan orangtua mengetahui permasalahan tersebut ketika melakukan pendaftaran.

Selain itu, para orangtua juga menjadi was-was terhadap hal ini, karena ditakutkan akan berdampak terhadap status kelolosan anaknya.

Baca juga: Warga Keluhkan Kendala Administrasi Saat PPDB Online

7. Ambisius

Menurut Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, sistem PPDB terlalu ambisius dan berharap dapat dilakukan evaluasi sehingga ke depan berjalan lebih baik.

Berbagai permasalahan, seperti manipulasi data PPDB sistem zonasi juga ditemui di wilayah Bogor.