Ditugaskan Mendikbud, Ini Tugas Tim Percepatan Pendidikan Papua

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah meresmikan Sekretariat Percepatan Pembangunan Pendidikan di Papua dan Papua Barat yang dilakukan di kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua, Jayapura, Papua.

Mendikbud mengatakan, pembentukan tim ad hoc ini bertujuan mempercepat peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat yang ditunjukkan melalui peningkatan angka partisipasi, serta mempercepat pencapaian delapan standar nasional pendidikan.

Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat itu bekerja berdasarkan Keputusan Mendikbud Nomor 342/P/2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

2 tugas utama

Untuk kepemimpinannya, Mendikbud menugaskan kepada James Modouw yang menjabat Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat-Daerah Kemendikbud.

Baca juga: Kemendikbud Bentuk Tim Khusus Percepatan Pendidikan Papua dan Papua Barat

“Maka dari itu, saya tugaskan Pak James Modouw yang orang Papua asli untuk lebih banyak di sini mengoordinasi semua kegiatan di lapangan. Jangan hanya katanya, berdasarkan persepsi, tapi betul-betul lihat fakta di lapangan dan data riil. Ini satu-satunya provinsi yang langsung dikomandani pleh pejabat eselon 1 Kemendikbud,” ujar Muhadjir.

Saat ditemui Kompas.com, James Modouw menuturkan, dua tugas besar harus dia lakukan yaitu melaksanakan koordinasi dan fasilitasi. Tugas itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

"Kami melakukan pembinaan pusat dengan daerah, dan provinsi dengan kabupaten. Selama ini mereka terlepas dan tidak saling membina. Itu tugas besar sesuai PP tersebut," ucap James ketika dijumpai di Jayapura, Papua, Senin (23/9/2019).

Adapun implementasi program itu melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sejumlah program yang akan menjadi fokusnya yakni penyediaan sekolah satu atap berpola asrama untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah sudah membangun 34 sekolah menengah pertama (SMP) berpola asrama sesuai kondisi geografis masing-masing daerah.

Program berikutnya yaitu pendidikan vokasi dan pemebinaan kurikulum kontekstual di Papua dan Papua Barat yang disusun berdasarkan muatan lokal dan sesuai bahasa daerah untuk membantu kegiatan belajar mengajar.

“Fasilitasi juga terutama kurikulum kontekstual dengan menerapkan Kurikulum 2013 melalui pembelajaran yang berpusat pada anak,” ungkap James.

Kurikulum berbasis budaya lokal

Dia mencontohkan penerapan kurikulum sesuai budaya lokal untuk memecahkan masalah di daerah tersebut yaitu mengajarkan kepada murid untuk mencegah dan menghadapi terjadinya bencana alam.

Misalnya di Jayapura pernah terjadi banjir, maka anak diajarkan untuk mengubah karakter dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak lingkungan yang membuat keseimbangan alam terganggu.

Baca juga: Kabut Asap Berdampak pada Pembelajaran Siswa, Ini Solusi Kemendikbud

“Jadi melakukan pelestarian lingkugan dan siap menghadapi dengan tanggap bencana dari dalam kelas,” tuturnya.

Selain itu, membina kualitas guru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta memperluas kesempatan belajar bagi anak asli daerah, antara lain dengan pemberian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

“Penyediaan sekolah-sekolah di daerah terpencil itu juga menjadi prioritas, terutama konektivitas bagi sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet. Kami coba selesaikan tahun ini," imbuh James.

Dia pun mengatakan bahwa kalau pola pendidikan di Papua dan Papua Barat tidak diubah, maka daya saing daerah tersebut akan semakin ketinggalan dari daerah lain karena pembelajarannya tidak meningkatkan daya kritis anak.