KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial sepakat meningkatkan kualitas data calon penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Data terintegrasi dan terpercaya akan menjamin kesejahteraan warga pra-sejahtera dengan tepat.
Hal itu mengemuka saat pertemuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Pertemuan antara dua menteri membahas koordinasi kedua kementerian dan meningkatkan kerja sama pengelolaan data mendukung program bantuan bagi warga pra-sejahtera.
Menurut Juliardi dalam pertemuan itu, dua kementerian sepakat lebih memastikan kriteria layak menerima KIP. Selain itu juga akan dicek apakah calon penerima layak menerima sudah benar-benar menerima KIP.
"Kami berdua ingin memastikan komponen pelajar dalam PKH yang mendapatkan KIP. Kami ingin mendapatkan lebih jelas lagi tentang sejumlah hal, misalnya, tentang siapa KPM yang layak menerima KIP tapi belum dapat,” kata Juliardi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.
Baca juga: FSGI dan KPAI: Ini Dia, 4 Tugas Berat Mendikbud Nadiem
Untuk menindaklanjuti pertemuan ini, Nadiem dan Juliardi sepakat mengutus pejabat di level bawah menteri memadankan data terkait KIP.
“Saya sudah menugaskan Kapusdatin untuk menindaklanjuti masalah ini. Targetnya dua minggu selesai,” kata Juliardi.
Nadiem mengatakan penguatan pola kerjasama di level bawah menteri juga penting selain berbicara substansi. Hal itu diperlukan agar Kemendikbud dan Kemensos bisa berkolaborasi dan bergerak dalam satu gerakan.
"Biar lebih cepat dan ringkas,” kata Nadiem.