Kampus Merdeka, Ini 5 Serba-Serbi Seputar Pembukaan Prodi Baru

KOMPAS.com - Selama ini, banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang hanya memiliki program studi (Prodi) itu-itu saja. Padahal, perkembangan zaman yang dipengaruhi kemajuan teknologi membuka banyak peluang lapangan pekerjaan baru.

Jika Perguruan Tinggi Negeri ( PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta ( PTS) tak mengikuti perkembangan itu, maka lulusannya nanti juga bakal kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan dunia kerja saat ini.

Untuk menjawab persoalan itu, konsep Merdeka Belajar yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim juga disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi.

Baca juga: Kebijakan Kampus Merdeka Permudah PTN Berstatus Berbadan Hukum

Tak salah jika Mendikbud Nadiem kembali meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka sebagai kelanjutan dari konsep Merdeka Balajar.

Acara peluncuran kebijakan Kampus Merdeka diadakan dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar," ujar Nadiem Makarim.

1. Prodi baru harus adaptif

Ada empat penyesuaian di lingkup pendidikan tinggi pada kebijakan Kampus Merdeka ini. Di kebijakan pertama itu isinya tentang otonomi bagi PTN dan PTS untuk melakukan pembukaan atau pendirian prodi baru.

Sebenarnya, dasar pembukaan prodi baru ini untuk mengikuti arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan industri. Jadi perguruan tinggi harus adaptif.

Membuka program studi sesuai dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dan kebutuhan lapangan pekerjaan adalah salah satu caranya. Pemerintah mendorong kemudahan tersebut.

2. Terakreditasi A atau B

Bagi PTN dan PTS dengan akreditasi A dan B maka akan dipermudah untuk pembukaan prodi baru. Ini karena kampus-kampus itu sudah membuktikan kualitas dan reputasinya dalam mengelola institusi.