Kompas.com - 04/02/2020, 07:59 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan struktur Kemendikbud berdasarkan Perpres No 82 Tahun 2019 dan Permendikbud No 45 Tahun 2019 serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kemendikbud TA 2019 dan persiapan TA 2020 khususnya sarana dan prasarana pendidikan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan struktur Kemendikbud berdasarkan Perpres No 82 Tahun 2019 dan Permendikbud No 45 Tahun 2019 serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kemendikbud TA 2019 dan persiapan TA 2020 khususnya sarana dan prasarana pendidikan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

KOMPAS.com - Dalam seratus hari pertama masa kerja, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan pihaknya fokus pada upaya memotong sekat-sekat regulasi yang memotong inovasi.

“Jadi seratus hari ini, semua kita analisis mana yang bisa dilakukan sekarang, untuk mulai memotong rantai-rantai sekat-sekat regulasi yang menghalangi proses inovasi di dalam unit pendidikan kita," ujar Mendikbud Nadiem Makarim.

Hal ini disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim dihadapan Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2020 di Jakarta (30/1/2020).

Setelah soal memotong sekat regulasi, Mendikbud menyampaikan tahap selanjutnya pihaknya akan fokus pada pematangan konsep Merdeka Belajar di level kurikulum dan guru.

"Lebih lanjut lagi masuk ke peningkatan kualitas guru, kurikulum dan lain-lain, itu masih butuh waktu lebih lama untuk mematangkan konsep merdeka belajar ini,” lanjut Nadiem Makarim dikutip dari rilis resmi Kemendikbud.

Baca juga: 100 Hari Nadiem Makarim, Merdeka UN tapi Belum Merdeka Beban Belajar

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Resistensi dan partisipasi masyarakat

Dalam kesempatan tersebut Nadiem juga mengakui adanya penolakan atau sikap resistensi masyarakat terhadap kebijakan Merdeka Belajar yang telah digulirkan.

Terhadap adanya resistensi di masyarakat mengenai kebijakan baru ini, Mendikbud menyampaikan hal tersebut wajar karena jika ingin melakukan perubahan maka harus dilakukan secara drastis.

“Saya harap semua orang mengerti bahwa di Indonesia tidak ada satupun bidang pemerintahan yang tidak harus ada lompatan. Semuanya butuh lompatan. Memang negara kita begitu besar dan kita harus mengejar," ujar Nadiem.

Nadiem menambahkan, "Kalau tidak ada yang resisten artinya perubahan besar tersebut tidak cukup berdampak. Jadi saya melihat resistensi positif itu jadi tantangan buat kita.” 

Mendikbud berharap agar kebijakan Merdeka Belajar akan semakin banyak mengundang partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam proses pendidikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.