Ini "Sasaran" Mendikbud Nadiem Setelah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka

Kompas.com - 04/02/2020, 08:40 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (tengah) bersama Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat kerja tersebut membahas sistem zonasi dan Ujian Nasional (UN) tahun 2020, serta persiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (tengah) bersama Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat kerja tersebut membahas sistem zonasi dan Ujian Nasional (UN) tahun 2020, serta persiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

KOMPAS.com - Setelah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan ada "sasaran" penting lain yang akan menjadi fokus perubahan selanjutnya di Kemendikbud.

Dua di antaranya adalah soal kurikulum dan guru.

“Jadi seratus hari ini, semua kita analisis mana yang bisa dilakukan sekarang, untuk mulai memotong rantai-rantai sekat-sekat regulasi yang menghalangi proses inovasi di dalam unit pendidikan kita," ujar Mendikbud Nadiem Makarim.

Nadiem melanjutkan, "Lebih lanjut lagi masuk ke peningkatan kualitas guru, kurikulum dan lain-lain, itu masih butuh waktu lebih lama untuk mematangkan konsep merdeka belajar ini.” 

Baca juga: Nadiem Makarim Akui Ada Sikap Resisten Terhadap Kebijakannya

Hal ini disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim dihadapan peserta Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2020 di Jakarta (30/1/2020).

Akui ada sikap resisten masyarakat

Dalam kesempatan sama, Nadiem Makarim juga mengakui masih ada masyarakat yang bersikap resisten terhadap beberapa kebijakan pendidikan yang diinisiasinya.

Terhadap adanya resistensi di masyarakat mengenai kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, Mendikbud menyampaikan hal tersebut wajar karena jika ingin melakukan perubahan maka harus dilakukan secara drastis.

“Saya harap semua orang mengerti bahwa di Indonesia tidak ada satupun bidang pemerintahan yang tidak harus ada lompatan. Semuanya butuh lompatan. Memang negara kita begitu besar dan kita harus mengejar," ujar Nadiem seperti dikutip dari rilis resmi Kemendikbud.

Nadiem menambahkan, "Kalau tidak ada yang resisten artinya perubahan besar tersebut tidak cukup berdampak. Jadi saya melihat resistensi positif itu jadi tantangan buat kita.”

Mendikbud berharap agar kebijakan Merdeka Belajar akan semakin banyak mengundang partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam proses pendidikan.

Ia menyampaikan jika hanya pemerintah yang maju maka kebijakan ini akan gagal. Oleh karena itu, harus ada perubahan pola pikir. Sebab yang bisa melakukan pendidikan secara tepat, holistik, dan inklusif, dan relevan hanya kombinasi antara pendidikan dan masyarakat.

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka

Mendikbud Nadiem sebelumnya menjelaskan dua paket kebijakan bidang pendidikan telah dikeluarkan pihaknya meliputi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Kebijakan pertama berupa pembenahan terhadap sistem pendidikan dasar dan menengah, salah satunya adalah menghapus sistem Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Selanjutnya, pada kebijakan kedua memberikan berbagai keleluasaan pada perguruan tinggi tanpa harus berkoordinasi dengan begitu banyak instansi atau kementerian lainnya.

 

Baca juga: 100 Hari Pertama, Nadiem: Kita Potong Sekat Regulasi yang Halangi Inovasi

Strategi Merdeka Belajar merupakan strategi memerdekakan berbagai hal dalam penyelenggaraan pendidikan seperti regulasi yang membebani guru-guru untuk bisa melakukan tugas utama mereka yaitu melaksanakan pembelajaran.

Demikian juga dengan Ujian Nasional (UN) yang sifatnya per subjek dan begitu banyak materi sehingga terpaksa melalui metode hafalan.

Sedangkan dalam Kampus Merdeka, Kemendikbud memberi kemudahan dan keleluasaan kampus mulai dari membuka program studi (prodi) baru dan membebaskan kemitraan kampus dengan pihak ketiga, reakreditasi dan juga proses PTN Negeri-Badan Hukum.

Selain itu, Kampus Merdeka juga meliputi upaya pembebasan SKS mahasiswa sebanyak tiga semester dari total delapan semester program S1 dapat diambil di luar prodi maupun di luar kampus, baik melalui magang, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X