Skema Dana BOS Diperbarui, Kompetensi Kepala Sekolah Diuji

Kompas.com - 18/02/2020, 09:15 WIB
Menkeu Sri Mulyani didampingi Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dan Mendagri Tito Karnavian mengumumkan kenaikan besaran dana BOS dalam konferensi pers Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Desa Berbasis Kinerja pada Senin, (10/02/2020) di Gedung Kemenkeu, Jakarta. DOK. KEMENDIKBUDMenkeu Sri Mulyani didampingi Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dan Mendagri Tito Karnavian mengumumkan kenaikan besaran dana BOS dalam konferensi pers Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Desa Berbasis Kinerja pada Senin, (10/02/2020) di Gedung Kemenkeu, Jakarta.

KOMPAS.com - Melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode 3, mulai tahun 2020 dana bantuan operasional sekolah (BOS) akan ditransfer Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah.

Pemberian dana BOS tidak lagi melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi seperti tahun sebelumnya, sehingga penggunaan dana BOS diharapkan dapat lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah terutama meningkatkan kesejahteraan guru- guru honorer.

Skema baru bagi BOS reguler yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tersebut dinilai memberikan dampak besar, bukan hanya bagi guru non ASN melainkan juga bagi sekolah.

Bagi sekolah, skema tersebut menjadi momen yang sangat penting untuk menguji kapasitas kepala sekolah di bidang kepemimpinan dan tata kelola sekolah.

Hal tersebut disampaikan oleh praktisi pendidikan Asep Sapa’at, dalam keterangan pers di laman Kemendikbud RI, Senin (17/2/2020).

“Jika kepala sekolah tidak memahami apa tujuannya artinya berbahaya, dalam arti berapapun anggaran yang dikucurkan tidak paham digunakan untuk apa. Kalau bicara tentang visi sebenarnya sudah tahu apa yang dilakukan dan kita harus ingat dan sadari bersama bahwa uang itu salah satu bantuan untuk peningkatan sumber daya,” jelas Asep.

Baca juga: Kemendikbud Ajak Masyarat Pantau Penggunaan Dana Bos agar Transparan

“Kemudian yang kedua bicara soal manajerial tata kelola tadi saya sepakat bahwa hari ini ketika transfernya langsung ke sekolah, kita akan bisa melihat mana kepala sekolah yang betul-betul mengelola guru, murid, pembelajaran, sarana prasarana maupun anggaran lain. Jadi bisa kita lihat bagaimana profil kepala sekolah yang kita miliki dalam aspek kepemimpinan dan manajerialnya,” imbuh Asep.

Selain peningkatan persentase untuk guru non ASN, menurut Asep, yang tidak kalah penting adalah kemerdekaan guru dalam mengembangkan profesionalismenya karena hal ini berdampak pada anak didik agar anggaran yang besar ini dapat menghasilkan sumber daya manusia seperti yang diharapkan bersama.

“Biaya apapun yang dikeluarkan terkait pendidikan ini bicaranya harus paradigmanya investasi. Maka kalau bicara investasi harus ada parameter yang terukur. Perubahan seperti apa yang diharapkan dengan adanya kucuran dana sebesar itu,” tutur Asep.

Sulitnya mengatur dana BOS terdahulu

Sementara itu Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia, Didi Suprijadi, mengungkapkan bahwa dalam skema kebijakan Dana BOS terdahulu banyak guru yang tidak mau menjadi kepala sekolah karena sangat sulit mengelola keuangan sekolah.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X