Kompas.com - 05/06/2020, 14:32 WIB
Siswa SDN Sigit 3 Desa Sigit, Tangen, Sragen, Jawa Tengah sedang belajar kelompok di rumah. Dok pribadi Lulu KartikaSiswa SDN Sigit 3 Desa Sigit, Tangen, Sragen, Jawa Tengah sedang belajar kelompok di rumah.

KOMPAS.com - Kemendikbud telah memutuskan membuka tahun ajaran baru 2020/2021 pada 13 Juli 2020. Meski Kemendikbud menjelaskan pembukaan tahun ajaran berbeda dengan belajar tatap muka, muncul berbagai usulan untuk memundurkan tahun ajaran hingga Januari 2021.

Pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal menyampaikan (5/9/2020) tidak ada manfaat memundurkan tahun ajaran baru ke Januari 2021 karena tidak ada jaminan pandemi akan berhenti dan vaksin ditemukan pada waktu tersebut.

“Tidak ada jaminan pandemi ini akan berhenti. Vaksin yang ditemukan dan diujicobakan ke manusia hingga tahapan digandakan atau replikasi hingga miliaran untuk didistribusikan ke seluruh negara saja akan membutuhkan waktu hingga 1-2 tahun lamanya," jelas Rizal.

Ia menegaskan, "jadi, pengunduran tidak akan menjamin anak-anak kita bebas dari Covid-19.”

Menyiapkan kurikulum "ketahanan diri" 

Menurut Rizal, yang perlu dipikirkan adalah segera menyiapkan konsep dasar serta pelaksanaan “kurikulum ketahanan diri” yang terdiri atas ketahanan fisik, mental, dan sosial.

Baca juga: 10 Poin Rancangan Syarat Pembukaan Sekolah di Zona Hijau oleh Kemendikbud

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal tersebut dirasa sangat penting karena anak-anak perlu beradaptasi hidup di suasana yang berbeda dari biasanya karena pandemi belum akan berakhir dalam waktu dekat.

“Orientasi kurikulumnya bukan tentang penguasaan materi saja yang selama ini dilakukan, melainkan lebih berorientasi membangun ekologi sosial yang mengkoneksikan ilmu pengetahuan-kebutuhan keluarga-persoalan di kehidupan nyata.

Ia melanjutkan, "Bahkan untuk tingkat SMA hingga perguruan tinggi lebih berbasis riset-riset dasar untuk membantu melawan wabah corona ini.”

Ia berpendapat sebelum pemerintah menentukan keputusan terkait kelanjutan pendidikan ini perlu dilakukan survei ke masyarakat. Dikhawatirkan kampanye pemerintah tentang kenormalan baru (new normal) akan kehilangan momentum.

Para pendidik dan anak-anak justru kebingungan untuk membudayakan aktivitas pendidikan dengan kenormalan baru.

“Pendidikan dengan tatanan baru adalah blended learning, yakni mengintegrasikan pembelajaran tatap muka, online serta praktik problem solving. Tentunya hal ini dilakukan dengan proses yang bertahap.

Menurutnya, di periode Juli-Desember 2020, pembelajaran tatap muka tak perlu dilakukan. Selain untuk menghindari munculnya klaster baru Covid-19 di sekolah, masyarakat masih berproses menuju kehidupan persekolahan dengan tatanan baru.

"New normal" dunia pendidikan

 

Ruang kelas LSPR.Dok. LSPR - Ruang kelas LSPR.

Menurut Rizal di periode hingga akhir tahun ini, pemerintah perlu menyiapkan konsep dan pelaksanaan new normal education ke blended learning yang mungkin akan dimulai di awal ajaran baru 2021.

Bisa saja di tahun depan, proses tatap muka dilaksanakan 50 persen-60 persen dan online learning 40 persen-50 persen.

Ia mengimbau materi pembelajaran dapat lebih diarahkan ke penumbuhan life skills, pola pikir menjadi pembelajar mandiri dan adaptif dengan perubahan baru, berpikir kritis, dan analitis hingga ketrampilan sosial emosional seperti komunikasi, kreatif, dan kolaboratif.

Rizal pun mengatakan pandemi ini justru dapat dijadikan titik balik pemerintah melakukan transisi menuju tatanan pendidikan baru ke depan.

“Tatanan pendidikan baru ke depan yakni mengubah orientasi kebijakan politik dan anggaran pendidikan dengan membangun infrastuktur akses internet-komputer secara merata ke semua sekolah dan daerah, serta layanan kesehatan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi lagi," Rizal menyarankan.

Selain itu, pemerintah juga perlu merencanakan dengan matang pembelajaran ke depan dengan blended learning (integrasi tatap muka-online-praktik problem solving).

Menyiapkan tenaga pendidik

Terkait kurikulum, metode delivery dan assessment lebih mengukur kemampuan swabelajar siswa atau belajar mandiri.

Siswa dapat fleksibel meracik mata pelajaran sendiri, memilih metode belajar disenangi, berorientasi pada pendidikan life skills dan pola pikir menjadi life long learner.

Baca juga: Syarat Pembukaan Sekolah di Zona Hijau, Ini Poin Rancangan Kemendikbud

Ia juga menyarankan gagasan perombakan stuktur kelas yakni 3 hari on campus/class dan 3 hari off-campus/class serta revitalisasi profesionalisme guru dengan menghentikan pola pelatihan lama yang boros anggaran namun miskin kualtas.

Penguatan kualitas guru dapat memanfaatkan online platform untuk training, mendapingi guru dan membuat wadah bertukar praktik belajar secara kolaboratif.

“Saya pun berharap para pengajar dan pelajar selalu adaptif dan terbuka dengan kebaruan, selalu ingin belajar hal baru baik pengetahuan dan skill baru di masa Work From Home dan School From Home agar kita tetap waras dan produktif,” katanya.

Menurutnya, pembelajaran daring ini tidak berarti guru dapat memberikan tugas yang menumpuk melainkan membangun ketahanan diri (fisik-mental-sosial).

"Maka, perlu penyiapan para pendidik dengan pelatihan dan pendampingan terkait konsep dan pelaksanaan blended learning," tutup Rizal.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.