Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres RI Menerima Gelar Doktor Honoris Causa dari UMI

Kompas.com - 24/06/2020, 20:30 WIB
Irfan Kamil,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin menerima gelar doktor kehormatan, Doktor Honoris Causa (Dr.Hc) dari Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof. Basri Moding secara virtual, Selasa (23/6/2020).

Dalam acara momen dies natalis ke-66 UMI, Wapres menerima penganugrahan Doktor Honoris Causa untuk bidang ilmu manajemen, keminatan manajemen Syariah.

Delapan tahun lalu, pada Sidang Senat Terbuka, (5/5/2012), Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Komarudin Hidayat juga menganugerahkan gelar doktor kehormatan, Doktor Honoris Causa (Dr.Hc), kepada K.H. Ma’ruf Amin yang saat itu bertugas sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Penghargaan dunia akademik tertinggi ini diberikan K.H. Ma’ruf Amin, karena dinilai sebagai seorang ulama yang ahli dalam ilmu hukum ekonomi syariah dan sebagai motor penggerak ekonomi syariah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin menyampaikan pidato ilmiah berjudul “Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer, Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”.

Baca juga: Wapres Ingatkan Pendidikan Berbasis Agama Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Syariah dengan manajemen modern 

Faktor penting yang diperlukan untuk terus mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah manajemen modern  dan tata kelola usaha yang baik.

“Kegiatan usaha syariah, menurut saya harus lebih mampu menerapkan prinsip manajemen modern dan prinsip tata kelola usaha yang baik" kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin melalui video conference.

Dikutip dari laman resmi Wapres, ia menyampaikan, "karena kegiatan usaha syariah selain harus mampu menjalankan usaha yang menguntungkan, juga harus mampu memenuhi ketentuan syariah yang lebih ketat.”

Dalam orasi ilmiahnya, lebih jauh Wapres mencontohkan pengelolaan bank syariah yang dinilai baik, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi operasional serta produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah.

“DPS bertugas mengawasi operasional bank syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS biasanya diposisikan setingkat dengan Dewan Komisaris,” ujar Ma’ruf Amin.

Wapres juga memberikan apresiasi kepada universitas tersebut karena telah menyelenggarakan pendidikan manajemen dengan keminatan syariah sebagai salah satu fokus pembelajaran di UMI.

“Hal ini saya harapkan dapat berkontribusi dalam melahirkan praktisi-praktisi manajemen yang tidak saja mempu memahami teori manajemen modern tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankannya,” pesan Wapres.

Di akhir orasinya, Wapres meminta ekonomi dan keuangan syariah terus digaungkan sehingga mengalami percepatan.

“Saya harapkan agar kita semua senantiasa menggelorakan dan mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, agar terus berkembang dan mencapai potensinya,” tutup Wapres.

Baca juga: Anies Baswedan: Sekolah Jadi Instrumen Mengangkat Derajat Ekonomi Sosial

Pertumbuhan ekonomi nasional

Sebelumnya, Rektor UMI Basri Modding menjelaskan universitas yang dipimpinnya bersama dengan para stakeholder terkait akan merumuskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus ekonomi nasional menuju pertumbuhan inklusif.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com