Wapres RI Menerima Gelar Doktor Honoris Causa dari UMI

Kompas.com - 24/06/2020, 20:30 WIB
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma?ruf Amin menerima gelar doktor kehormatan, Doktor Honoris Causa (Dr.Hc) oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. DOK/WapresriWakil Presiden (Wapres) K.H. Ma?ruf Amin menerima gelar doktor kehormatan, Doktor Honoris Causa (Dr.Hc) oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin menerima gelar doktor kehormatan, Doktor Honoris Causa (Dr.Hc) dari Rektor Universitas Muslim Indonesia ( UMI) Makassar, Prof. Basri Moding secara virtual, Selasa (23/6/2020).

Dalam acara momen dies natalis ke-66 UMI, Wapres menerima penganugrahan Doktor Honoris Causa untuk bidang ilmu manajemen, keminatan manajemen Syariah.

Delapan tahun lalu, pada Sidang Senat Terbuka, (5/5/2012), Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Komarudin Hidayat juga menganugerahkan gelar doktor kehormatan, Doktor Honoris Causa (Dr.Hc), kepada K.H. Ma’ruf Amin yang saat itu bertugas sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Pusat.

Penghargaan dunia akademik tertinggi ini diberikan K.H. Ma’ruf Amin, karena dinilai sebagai seorang ulama yang ahli dalam ilmu hukum ekonomi syariah dan sebagai motor penggerak ekonomi syariah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin menyampaikan pidato ilmiah berjudul “Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer, Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”.

Baca juga: Wapres Ingatkan Pendidikan Berbasis Agama Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Syariah dengan manajemen modern 

Faktor penting yang diperlukan untuk terus mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah manajemen modern  dan tata kelola usaha yang baik.

“Kegiatan usaha syariah, menurut saya harus lebih mampu menerapkan prinsip manajemen modern dan prinsip tata kelola usaha yang baik" kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin melalui video conference.

Dikutip dari laman resmi Wapres, ia menyampaikan, "karena kegiatan usaha syariah selain harus mampu menjalankan usaha yang menguntungkan, juga harus mampu memenuhi ketentuan syariah yang lebih ketat.”

Dalam orasi ilmiahnya, lebih jauh Wapres mencontohkan pengelolaan bank syariah yang dinilai baik, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi operasional serta produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah.

“DPS bertugas mengawasi operasional bank syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS biasanya diposisikan setingkat dengan Dewan Komisaris,” ujar Ma’ruf Amin.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X