Kompas.com - 23/07/2020, 10:02 WIB
Sejumlah siswa SDN Marmoyo mengerjakan tugas dengan berkelompok menggunakan gawai secara bergantian di rumah warga Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (22/7/2020). Banyaknya siswa yang tidak punya gawai dan akses jaringan internet menjadi kendala utama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi pelajar yang tinggal serta sekolah di daerah pelosok Kabupaten Jombang, sehingga mereka harus mengerjakan tugas secara berkelompok dan menumpang di rumah warga yang bisa mengakses jaringan internet. ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIFSejumlah siswa SDN Marmoyo mengerjakan tugas dengan berkelompok menggunakan gawai secara bergantian di rumah warga Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (22/7/2020). Banyaknya siswa yang tidak punya gawai dan akses jaringan internet menjadi kendala utama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi pelajar yang tinggal serta sekolah di daerah pelosok Kabupaten Jombang, sehingga mereka harus mengerjakan tugas secara berkelompok dan menumpang di rumah warga yang bisa mengakses jaringan internet.

KOMPAS.com - Di peringatan Hari Anak Nasional 2020, Kamis (23/7/2020), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan sejumlah catatan terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19.

KPAI menilai, PJJ berjalan tidak efektif karena sarat masalah teknis, jaringan, hingga ketidakmampuan keluarga peserta didik membeli kuota internet.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti. Ia mengatakan, KPAI mendorong ada perbaikan dalam PJJ fase kedua agar anak-anak dapat menjalani PJJ dengan kondisi bahagia.

Baca juga: Muhammadiyah Mundur dari Organisasi Penggerak Kemendikbud, Ada Apa?

Ia mengatakan, jika PJJ diperpanjang namun tanpa perbaikan dan dukungan internet dari negara, Retno mengatakan hal ini akan berpotensi meningkatkan stres pada anak yang berdampak pada masalah psikologi anak-anak.

"Karena 79,9 persen siswa menyatakan tidak senang belajar dari rumah karena 76,8 persen gurunya tidak melakukan interaksi selama PJJ kecuali memberikan tugas-tugas saja," papar Retno dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (23/7/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPAI menyimpulkan, PJJ pada fase pertama berjalan tidak efektif maupun efisien, bias kelas sosial ekonomi, bias perkotaan dan pedesaan serta bias Jawa dan luar Jawa.

“Oleh karena itu, KPAI merekomendasi agar pemerintah menggratiskan internet untuk PJJ fase 2 selama 6 bulan ke depan,” sarannya.

Baca juga: Muhammadiyah-NU Mundur dari Organisasi Penggerak, Kemendikbud Beri Respons

Tidak bisa akses PJJ daring, risiko tinggal kelas hingga putus sekolah

Selama PJJ, KPAI menyebut menerima pengaduan yang menunjukkan guru dan sekolah tetap mengejar ketercapaian kurikulum sehingga membebani anak-anak selama belajar dari rumah.

"Seperti gara-gara PJJ, ada kasus anak yang sampai di rawat di Rumah Sakit karena beratnya penugasan PJJ, ada siswa tidak naik kelas karena tidak bisa mengikuti PJJ, bahkan ada siswa yang tidak naik kelas karena tidak bisa mengikuti ujian daring," terang Retno.

Yang paling parah, lanjut dia, adalah anak-anak berkebutuhan khusus nyaris tidak terlayani pendidikan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X