HAN 2020, KPAI Usul Pemerintah Berikan Internet Gratis Selama PJJ

KPAI beri rekomendasi perbaikan PJJ

KPAI mengajukan sejumlah rekomendasi kepada pihak sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat guna mencapai proses PJJ yang lebih baik. Berikut rekomendasi PJJ yang disampaikan KPAI:

Baca juga: Kemendikbud Buka Pendaftaran Guru Penggerak, 2.800 Guru Akan Direkrut

Rekomendasi bagi pemerintah pusat:

1. KPAI mendorong Kemendikbud segera menyelesaikan penyederhanaan kurikulum 2013 atau kurikulum adaptif agar siswa, guru dan sekolah tidak terbebani menuntaskan kurikulum sebagaimana kondisi normal.

2. Kurikulum juga harus mengakomodir siswa SMA bidang IPA yang harus uji coba laboratorium serta siswa SMK (vokasi) yang membutuhkan keterampilan dan praktik di bengkel ataupun laboratorium dapat dijadwalkan pembelajaran menggunakan laboratorium dan bengkel di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat.

3. KPAI mendorong Kemendikbud mengajukan penggratisan internet selama PJJ berlangsung Senin sampai Jumat selama minimal 8 jam kepada Kominfo RI. Penggratisan internet untuk PJJ akan sangat membantu para orangtua, peserta dan pendidik.

4. Mengalihkan politik anggaran untuk pendidikan, seperti memenuhi pelayanan PJJ fase 2 agar disparitas akses digital dapat diatasi, tak hanya kuota internet tapi juga peralatan daring dan kemampuan guru menggunakan platform pembelajaran, termasuk anggaran menyiapkan infrastruktur “new normal” di pendidikan.

Baca juga: Agar Anak Kompeten, Najelaa: Beri Anak Umpan Balik, Bukan Nilai

Rekomendasi untuk sekolah:

1. Sekolah harus memetakan peserta didiknya, berapa yang memiliki gadget atau tidak, berapa yang sanggup membeli kuota internet/tidak dan apakah didampingi orangtua atau wali saat PJJ. Sehingga, diperoleh data anak-anak yang akan difasilitasi PJJ daring dan anak-anak yang harus luring. Sekolah dapat menyusun sistem pembelajaran dan modul untuk daring dan luring.

2. Para guru harus dipersiapkan membuat modul pembelajaran bagi anak-anak yang tidak bisa daring selama PJJ.

3. Para guru harus dipersiapkan uji coba pembelajaran tatap muka terutama untuk siswa SMA dan SMK (vokasi) yang memerlukan praktik di laboratorium dan bengkel.

4. Para guru harus fleksibel dalam pembelajaran dan ujian daring dengan membatasi jam pengerjaannya.

5. Para guru dan Kepala Sekolah harus berperspektif anak, tidak memberlakukan penilaian kaku tanpa memperhatikan kondisi para siswanya bisa daring atau tidak sehingga anak yang tidak bisa mengikuti ujian daring jangan sampai terancam tidak naik kelas, seperti kasus di Nganjuk (Jatim).

Baca juga: Peneliti IPB Temukan Obat Herbal Penurun Asam Urat

Rekomendasi untuk pemerintah daerah:

1. Dinas Pendidikan harus memetakan sekolah-sekolah yang mampu pembelajaran daring atau tidak sehingga bisa membantu guru dan sekolah mempersiapkan modul untuk luring melalui pelatihan.

2. Demi tercapainya proses PJJ yang bermakna dan berorientasi kepada siswa, maka pemerintah (daerah) diharapkan memberikan pelatihan atau diskusi daring kepada guru. Berbasis komunitas guru seperti MGMP, KKG, Organisasi profesi, komunitas guru lainnya, Radio Komunitas (lokal), Media Massa, Konten pelatihan penggunaan atau pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK.

3. Pemerintah (Daerah) betul-betul memetakan daerah dan/atau orang tua siswa mana saja yang tidak memiliki akses penuh terhadap gawai/laptop/komputer/kuota internet, termasuk daerah yang belum terlayani aliran listrik.