Ini Penjelasan Lengkap Mendikbud Mengenai Kurikulum Darurat

KOMPAS.com - Banyak persoalan yang dialami siswa, orang tua dan guru ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19.

Salah satunya guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Bagi orang tua, tidak semuanya mampu mendampingi anak belajar di rumah karena harus bekerja.

Sedangkan bagi siswa, tentu kesulitan konsentrasi belajar di rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. Sehingga ada peningkatan stres dan jenuh.

Karena itulah Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang dikeluarkan pada pertengahan Juni 2020 akhirnya direvisi.

Baca juga: Mendikbud: Pembelajaran Tatap Muka Diperbolehkan di Zona Kuning, PJJ Pakai Kurikulum Darurat

Tentu semua itu berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat. Adapun SKB tersebut dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada Webinar Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, secara virtual melalui Zoom dan disiarkan langsung dari kanal YouTube Kemendikbud RI, Jumat (7/8/2020) sore.

Pembelajaran tatap muka diperbolehkan di zona kuning

Dalam revisi SKB itu, Mendikbud menjelaskan bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah kini diperbolehkan untuk zona kuning.

Selain itu, pada webinar tersebut Nadiem juga menjelaskan bahwa pemerintah mengimplementasikan dua kebijakan baru, yakni:

1. Perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada di zona hijau dan zona kuning.

2. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus). Sekolah diberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa.