Kompas.com - 29/10/2021, 08:41 WIB
Warga melakukan tes usap dengan sistem Polymerase Chain Reaction (PCR) di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Pemerintah melalui Kemenkes menetapkan tarif tertinggi harga pemeriksaan PCR untuk mendeteksi COVID-19 menjadi Rp275 ribu di Jawa-Bali dan Rp300 ribu untuk luar Jawa dan Bali.  ANTARA FOTO/ Reno Esnir/foc. ANTARA FOTO/RENO ESNIRWarga melakukan tes usap dengan sistem Polymerase Chain Reaction (PCR) di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Pemerintah melalui Kemenkes menetapkan tarif tertinggi harga pemeriksaan PCR untuk mendeteksi COVID-19 menjadi Rp275 ribu di Jawa-Bali dan Rp300 ribu untuk luar Jawa dan Bali. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/foc.
|

KOMPAS.com - Meski beberapa waktu ini kasus Covid-19 mulai menurun, tetapi masyarakat tetap diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan di mana saja dan kapan saja.

Penurunan kasus Covid-19 ini tetap membutuhkan kerjasama dan kesadaran bersama seluruh pihak agar tidak terjadi pengulangan lonjakan jumlah terkena virus.

Demikian benang merah konferensi internasional yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), Kamis (28/10/2021).

Baca juga: UIN Jakarta Buka Lowongan Kerja Jadi Dosen Tetap BLU, Cek Infonya

Konferensi mengambil judul Embracing a Post Pandemic World: Reflection on Shifting Trends and Challenges in Global Health Politics merujuk perkembangan pandemi terkini.

Salah satu narasumber, Dr. Jessica Kirk dari Griffith University mengungkapkan jika persebaran virus Covid-19 tidak mengenal batas wilayah. Ia akan menyasar siapa pun individu yang terbuka untuk disasarnya.

Karena karakteristik demikian, ia mengatakan jika penanganan persebaran virus ini tidak dapat diselesaikan sendirian.

Sebaliknya, ia membutuhkan kolaborasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menghadapinya.

"Suplai produk-produk medis yang diperlukan selama pandemi ternyata belum mampu dan siap memenuhi kebutuhan situasi krisis saat ini," ujarnya seperti dikutip dari laman UIN Jakarta.

Narasumber lain, Dicky Budiman, MD., M.Sc.PH juga dari Griffith University menyatakan, perlunya memperkenalkan dan mengaktifkan badan koordinasi multi-level yang menyatukan pemerintah pusat dan daerah.

Tentu dalam penanganan pandemi Covid-19. Ini bisa menjadi jalan efektif dalam pengatasan persebaran pandemi.

Di sisi lain, Irfan R. Hutagalung, SH., LLM., dari FISIP UIN Jakarta mengungkapkan persebaran pandemi Covid 19 juga menyisakan problem hukum internasional.

Baca juga: Webinar UPN Jogja Beberkan 5 Tips Bangun Bisnis

Ini seperti ditandai gugatan Pemerintahan Amerika Serikat terhadap negara China. Gugatan sendiri didasarkan pada dugaan China menutupi kasus Covid-19 pertama kali di Wuhan, China.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.