Siswa, Seperti Ini Sejarah Tanam Paksa

2. Tanah yang disediakan tidak melebihi seperlima dari tanah yang dimiliki

3. Pekerjaan tanaman tidak melebihi pekerjaan untuk menanam padi (3-4 bulan)

4. Tanaman yang disediakan penduduk bebas dari pajak tanah

5. Harga tanaman disesuaikan dengan harga dari pemerintah kolonial

6. Kegagalan panen ditanggung pemerintah

7. Bagi yang tidak memiliki tanah, maka diharuskan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah sleama tidak lebih dari 65 hari dalam setahun

8. Pelaksanaan tanam paksa diwakili pemimpin pribumi. Pegawai Eropa hanya sebagai pengawas secara umum.

Baca juga: Sejarah KTT ASEAN, Siswa Harus Paham

Penyimpangan tanam paksa

Meski secara umum aturan yang dibuat pemerintah kolonial Hindia Belanda tidaklah memberatkan pribumi. Namun, di lapangan banyak penyimpangan yang dilakukan sehingga praktek tanam paksa menjadi sangat memberatkan pribumi.

Berikut adalah praktek penyimpangan tersebut:

1. Jatah tanah untuk tanam paksa melebihi seperlima dari tanah garapan dan melebihi apabila tanahnya tidak subur
2. Rakyat lebih banyak mencurahkan pada tanaman ekspor sehingga ladang miliknya terbengkalai
3. Rakyat yang tidak memiliki tanah bekerja melebihi ketentuan seperlima tahun.
4. Waktu pekerjaan tanam paksa melebihi batas waktu tanam padi (3 bulan) karena perkebunan memerlukan perawatan yang terus menerus.
5. Kegagalan panen dibebankan kepada pemilik tanah
6. Adanya aturan cultuurprocenten (bonus kepada pemimpin pribumi yang melebihi ketentuan) yang semakin memberatkan pemilik tanah

Tentunya dengan adanya penyimpangan tersebut semakin memberatkan rakyat. Sehingga terjadi kelaparan dan gagal panen.

Tak hanya itu saja, muncul wabah penyakit akibat banyaknya kematian lantaran kelaparan sehingga jumlah penduduk menurun tajam.

Penghapusan tanam paksa

Lantaran sistem tanam paksa mendapatkan banyak kecaman, salah satu tokoh yang mengecam adalah Douwes Dekker dalam tulisannya yang menyamar sebagai Multatuli.

Baca juga: Sejarah Hari Pramuka, Ditandai Peristiwa Mapinas 14 Agustus 1961

Douwes Dekker menulis buku berjudul Max Havelaar yang berisi tentang tuntutan kepada pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan rakyat Hindia Belanda karena Hindia Belanda berdiri karena hasil dari keringat rakyat pribumi.