Zonasi Dinilai Malah Membuat Mutu Pendidikan Rendah Akan Merata

Kompas.com - 20/06/2019, 11:46 WIB
Antrean siswa dengan orangtua murid mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 2 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (17/6/2019). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem PPDB dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen, dan jalur perpindahan orang tua wali paling banyak lima persen, bertujuan untuk pemerataan hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMIAntrean siswa dengan orangtua murid mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 2 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (17/6/2019). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem PPDB dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen, dan jalur perpindahan orang tua wali paling banyak lima persen, bertujuan untuk pemerataan hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah.

KOMPAS.com – Penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru ( PPDB) di berbagai tingkat sekolah negeri oleh pemerintah sejak dua tahun terakhir, menuai banyak kritik.

Siswa dengan nilai tinggi tidak bisa mendapat sekolah dengan mutu unggul, karena kalah dengan siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah tujuan.

Begitu juga dengan siswa yang berdomisili jauh dari sekolah mana pun, akhirnya kebingungan akan melanjutkan sekolah di mana. Hal ini mengingat tidak semua daerah memiliki jumlah sekolah negeri yang memadai dibandingkan dengan luas wilayahnya.

Tak hanya siswa yang dibuat kalang kabut, orangtua juga tak kalah panik karena akhirnya sang anak menjadikan sekolah swasta sebagai pilihan dengan pertimbangan kualitas. Padahal, orangtua menyadari bahwa pilihan itu berbiaya relatif tinggi.

Kritik tidak hanya datang dari masyarakat dan para siswa yang terdampak secara langsung oleh kebijakan ini, akan tetapi datang juga dari para praktisi dan pengamat pendidikan, salah satunya pengamat pendidikan Darmaningtyas.

Darmaningtyas menilai sistem zonasi ini sebagai suatu kebijakan yang merugikan siswa, karena besarannya ada di angka 90 persen.

"Saya itu orang yang sejak dulu berjuang supaya anak-anak yang di sekitar sekolah negeri dapat diterima di sekolah negeri yang ada di sekitarnya. Tetapi itu kan tidak berarti seperti yang dilakukan sekarang, zonasi 90 persen," ujar Darmaningtyas, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Sistem Zonasi Dapat Hilangkan Sekolah Favorit, Apa Kata Pengamat Pendidikan?

Angka 90 persen, menurut dia, mematikan kesempatan siswa dengan kemampuan akademik unggul untuk mendapat sekolah negeri unggulan, karena alasan jarak rumah dan sekolah.

"Celaka lagi kalau itu anak orang miskin, aslinya sudah pintar seharusnya bisa sekolah negeri. Tapi karena letak rumahnya berjauhan dari sekolah akhirnya dia tidak bisa bersekolah di sekolah negeri," kata Darmaningtyas.

Lebih lanjut, Penulis buku Melawan Liberalisme Pendidikan (2014) ini menilai sistem zonasi yang diniatkan untuk meratakan kualitas pendidikan justru akan menemui hasil yang sedikit berbeda dari yang diinginkan.

Halaman:
Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X