Zonasi Dinilai Malah Membuat Mutu Pendidikan Rendah Akan Merata

KOMPAS.com – Penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di berbagai tingkat sekolah negeri oleh pemerintah sejak dua tahun terakhir, menuai banyak kritik.

Siswa dengan nilai tinggi tidak bisa mendapat sekolah dengan mutu unggul, karena kalah dengan siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah tujuan.

Begitu juga dengan siswa yang berdomisili jauh dari sekolah mana pun, akhirnya kebingungan akan melanjutkan sekolah di mana. Hal ini mengingat tidak semua daerah memiliki jumlah sekolah negeri yang memadai dibandingkan dengan luas wilayahnya.

Tak hanya siswa yang dibuat kalang kabut, orangtua juga tak kalah panik karena akhirnya sang anak menjadikan sekolah swasta sebagai pilihan dengan pertimbangan kualitas. Padahal, orangtua menyadari bahwa pilihan itu berbiaya relatif tinggi.

Kritik tidak hanya datang dari masyarakat dan para siswa yang terdampak secara langsung oleh kebijakan ini, akan tetapi datang juga dari para praktisi dan pengamat pendidikan, salah satunya pengamat pendidikan Darmaningtyas.

Darmaningtyas menilai sistem zonasi ini sebagai suatu kebijakan yang merugikan siswa, karena besarannya ada di angka 90 persen.

"Saya itu orang yang sejak dulu berjuang supaya anak-anak yang di sekitar sekolah negeri dapat diterima di sekolah negeri yang ada di sekitarnya. Tetapi itu kan tidak berarti seperti yang dilakukan sekarang, zonasi 90 persen," ujar Darmaningtyas, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Sistem Zonasi Dapat Hilangkan Sekolah Favorit, Apa Kata Pengamat Pendidikan?

Angka 90 persen, menurut dia, mematikan kesempatan siswa dengan kemampuan akademik unggul untuk mendapat sekolah negeri unggulan, karena alasan jarak rumah dan sekolah.

"Celaka lagi kalau itu anak orang miskin, aslinya sudah pintar seharusnya bisa sekolah negeri. Tapi karena letak rumahnya berjauhan dari sekolah akhirnya dia tidak bisa bersekolah di sekolah negeri," kata Darmaningtyas.

Lebih lanjut, Penulis buku Melawan Liberalisme Pendidikan (2014) ini menilai sistem zonasi yang diniatkan untuk meratakan kualitas pendidikan justru akan menemui hasil yang sedikit berbeda dari yang diinginkan.

"Zonasi itu akan menciptakan pemerataan pendidikan, tapi pendidikan yang rendah kualitas. Pemerataan mutu pendidikan yang rendah saya percaya, tetapi kalau pemerataan mutu pendidikan yang baik, enggak," ujarnya.

"Anda boleh percaya 10 tahun ke depan kita akan susah mencari sekolah yang baik. Mana sekolah yang baik ke depan? (Semua sekolah) rata tidak berkualitas," tuturnya.

Baca juga: Sistem Zonasi, Kemendikbud Dinilai Langgar UU Sistem Pendidikan Nasional

Mutu guru dan sekolah

Bukan tanpa alasan, menurut Darmaningtyas, salah satunya alasannya karena persebaran guru yang tidak terdistribusikan secara merata.

Guru-guru berkualitas yang banyak terpusat di sekolah-sekolah negeri favorit sebaiknya disebar keberadaannya. Dengan demikian, mutu tenaga pendidik di tiap sekolah dapat mencapai titik yang kurang lebih setara.

Selain guru, fasilitas sekolah yang masih timpang juga menjadi penyebab lain mengapa pemerataan belum dapat terwujud.