KOMPAS.com - Pegiat Literasi Papua merespon lima poin rekomendasi yang diberikan Kelompok Kerja (Pokja) Literasi Kalimantan Utara (Kaltara) kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Maiton Gurik, salah satu pegiat literasi di Papua mengatakan, lima poin rekomendasi yang dititipkan kepada Staf Khusus Presiden RI, Adamas Belva Syah Devara, adalah masalah pendidikan yang juga dihadapi para pegiat di Papua.
Presiden Jokowi diminta menindaklanjuti rekomendasi itu menjadi kebijakan konkrit.
“Hal ini dilakukan agar pemerintahan Jokowi memiliki persepsi yang sama dalam mengembangkan SDM di Indonesia, khususnya di Papua,” kata Maiton, Pegiat Literasi dari kabupaten Lanny Jaya, Papua, dalam keterangan tertulis, Senin (27/1).
Ketua Taman Baca Masyarakat (TBM) Pondok Baca Idawa, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Maruntung Sihombing mengatakan untuk membangun SDM yang berkualitas, pemerintah harus memperbaiki keterampilan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) dari pondasi yaitu Sekolah Dasar (SD).
Baca juga: Ini Kondisi Sekolah di Papua yang Ditulis dalam Surat untuk Mendikbud Nadiem
“Kuncinya ada di SD. Jika ditingkat SD anak sudah tuntas membaca, berhitung dan menulis, maka mereka akan lebih siap belajar di level selanjutnya,” terangnya.
Ia mengatakan tantangan untuk menuntaskan keterampilan calistung di daerah seperti Papua dan Papua Barat lebih berat dan kompleks. Sudah menjadi rahasia umum banyak siswa Papua di tingkat SMP dan SMA belum mampu calistung.
Padahal keterampilan ini merupakan modal bagi anak untuk belajar di kelas selanjutnya. Pemerintah harus memastikan kompetensi dasar calistung dalam semua satuan pendidikan betul-betul tuntas di tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK.
“Pemerintah pusat, provinsi, daerah dan komunitas literasi harus berkolaborasi mencari jalan keluar menghadapi tantangan ini. Dibutuhkan cara-cara yang lebih efektif dan efesien, agar anak benar-benar siap belajar,” tegas mantan guru program SM3T ini (Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal).